SIGLI-ACEH- Ketegangan politik dan sosial kembali memanas di Serambi Mekah seiring mencuatnya polemik pengelolaan Blok South Andaman.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Farhan Syamsuddin, melayangkan penolakan yang sangat keras terhadap kebijakan pusat yang dinilai mengabaikan hak-hak konstitusional daerah. Dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada awak media, Farhan secara blak-blakan memperingatkan bahwa sengkarut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di lepas pantai Aceh ini berpotensi besar menjadi pemantik api konflik baru jika kemauan rakyat Aceh terus-menerus dikebiri.
”Farhan menegaskan bahwa persoalan South Andaman bukan sekadar masalah bagi-hasil komoditas tambang, melainkan sebuah bentuk pelanggaran nyata terhadap nota kesepahaman damai (MoU Helsinki) dan instrumen HAM internasional.
Menurutnya, hak atas pengelolaan kekayaan alam secara mandiri adalah ruh dari perdamaian Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ketika hak ini direduksi atau ditarik kembali ke pusat, hal itu mencederai rasa keadilan dan memicu memori kolektif rakyat akan ketidakadilan masa lalu yang memicu konflik bersenjata selama puluhan tahun,”ujarnya.
Ini adalah pelanggaran serius terhadap MoU Helsinki dan prinsip-prinsip HAM. Rakyat Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di atas tanah dan lautnya sendiri yang kaya raya.
Jika aspirasi dan kedaulatan ekonomi rakyat Aceh dalam mengelola Blok South Andaman ini terus diabaikan, jangan salahkan jika dinamika ini memicu resistensi massal yang dapat mengarah pada konflik baru.
Kita tidak ingin kedamaian yang sudah dirawat ini hancur karena keserakahan,ujar Farhan dengan nada tinggi.Kritik tajam dari Farhan tidak berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga menyasar langsung pucuk pimpinan daerah.
Ia memberikan ultimatum keras kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Ia menilai Mualem memikul tanggung jawab moral dan politik yang luar biasa besar sebagai mantan panglima komando yang kini memimpin jalur birokrasi formal Aceh. Jika mandat untuk memperjuangkan hak atas South Andaman ini gagal dieksekusi, Farhan mendesak agar Mualem berjiwa besar untuk meletakkan jabatannya.
Jika hal krusial seperti ini saja tidak mampu diperjuangkan oleh Mualem untuk rakyat Aceh, maka lebih baik beliau mundur saja dari jabatan Gubernur Aceh. Kepemimpinan itu diukur dari keberanian dan hasil nyata membela rakyat, bukan sekadar menduduki kursi kekuasaan,tegas Farhan dalam rilisnya 10 Juni 2026.
Lebih lanjut, Farhan memaparkan catatan digital yang menunjukkan bahwa Mualem sebenarnya memiliki modal politik yang sangat kuat di tingkat nasional.
Selama ini, publik mengetahui bahwa Mualem memiliki koneksi, kedekatan, dan jalur komunikasi yang sangat baik dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hubungan strategis ini, menurut Farhan, seharusnya dimanfaatkan secara maksimal sebagai posisi tawar (bargaining position) yang kuat untuk melobi kebijakan pusat, demi memastikan seluruh keinginan dan hak regulasi rakyat Aceh atas Blok South Andaman terpenuhi tanpa ada pemotongan hak sepihak.
Polemik Blok South Andaman kini menjadi ujian pembuktian bagi komitmen damai serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengelolaan blok migas raksasa ini adalah simbol kedaulatan baru pasca-konflik.
Farhan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh elemen sipil dan aktivis HAM di Aceh akan mengawal ketat isu ini, dan tidak akan tinggal diam jika MoU Helsinki terus-menerus dikesampingkan demi kepentingan segelintir elit di Jakarta.Tutup Farhan.
