MEULABOH — Gagasan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) kembali menguat. Hal itu ditandai dengan terpilihnya Haji Kamaruddin sebagai Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi (KP3) ABAS dalam acara Silaturahmi Tokoh Aceh Barat Selatan yang berlangsung di Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Rabu (17/06/2026).
Pertemuan strategis yang mengangkat tema “Potensi Ekonomi di Wilayah Aceh Barat Selatan sebagai Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” tersebut dihadiri perwakilan enam kabupaten yang selama ini menjadi bagian dari wacana Provinsi ABAS, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, dan Kabupaten Simeulue.
Acara dibuka langsung oleh Rektor Prof. Dr. H. Ishak Hasan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam menggali potensi ekonomi kawasan pantai barat selatan Aceh.
Musyawarah dipimpin oleh Teuku Sukardi. Dalam sidang yang berlangsung penuh kekeluargaan, peserta secara aklamasi memilih Haji Kamaruddin sebagai Ketua KP3 ABAS menggantikan almarhum Cut Agam.
Sebagai bentuk kepercayaan penuh dari forum, Haji Kamaruddin diberikan hak veto untuk menyusun kepengurusan inti organisasi. Di lokasi acara, ia langsung menetapkan Drs. Meurah Ali sebagai Sekretaris dan Razali, SE sebagai Bendahara.
Dalam arahannya, Haji Kamaruddin menyampaikan bahwa dalam 100 hari ke depan KP3 ABAS akan menggelar Pengukuhan Akbar di Universitas Teuku Umar yang ditargetkan dihadiri ribuan masyarakat, para ulama, tokoh adat, akademisi, pemuda, serta unsur masyarakat dari seluruh wilayah Barat Selatan Aceh.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum konsolidasi besar untuk menyatukan visi perjuangan pemekaran Provinsi ABAS yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
ABAS Dinilai Layak Menjadi Provinsi Baru
Secara geografis, sebut Haji Kamaruddin, wilayah ABAS memiliki posisi strategis karena mencakup kawasan pesisir barat dan selatan Aceh dengan sumber daya alam yang melimpah. Kawasan ini dikenal memiliki sektor unggulan berupa perkebunan sawit, perikanan, pertanian, pertambangan, pariwisata bahari, hingga energi.
Enam kabupaten yang tergabung dalam gagasan Provinsi ABAS juga memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jika digabungkan, kawasan ini dinilai telah memiliki modal dasar yang cukup untuk membentuk daerah otonomi baru.
Selain itu, jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh di Banda Aceh selama ini menjadi salah satu alasan utama munculnya aspirasi pemekaran. Banyak pihak menilai pembentukan Provinsi ABAS dapat mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi kawasan.
Secara regulasi, pembentukan provinsi baru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang menjadi dasar penilaian kelayakan daerah otonomi baru.
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru, berbagai kalangan menilai peluang ABAS tetap terbuka apabila mampu memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan yang ditetapkan pemerintah.
Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat mulai membuka ruang evaluasi terhadap sejumlah usulan daerah otonomi baru yang dianggap memiliki urgensi strategis bagi percepatan pembangunan wilayah.
Semangat Baru Perjuangan ABAS
Terpilihnya kepengurusan baru KP3 ABAS dianggap sebagai titik awal kebangkitan kembali perjuangan pemekaran yang sempat berjalan lambat dalam beberapa tahun terakhir.
Para tokoh yang hadir sepakat bahwa perjuangan ABAS bukan sekadar persoalan pembentukan wilayah administratif baru, melainkan ikhtiar mempercepat kemajuan masyarakat Barat Selatan Aceh agar mampu bersaing dan berkembang sejajar dengan kawasan lainnya.
Dengan dukungan tokoh masyarakat, akademisi, ulama, pemuda, dan seluruh elemen rakyat Barat Selatan Aceh, semangat mewujudkan Provinsi ABAS kembali menyala.
“Perjuangan ini bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk masa depan generasi Barat Selatan Aceh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Haji Kamaruddin.
