BLANGPIDIE — Penunjukan AKBP Ade Gita Rachmadi merupakan bagian dari mutasi jabatan di lingkungan Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026. Sebelum dipercaya memimpin Polres Abdya, ia menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolairud Polda Aceh.
Yang menarik, perjalanan karier AKBP Ade Gita tidak hanya ditempa di satuan kewilayahan. Perwira berpangkat melati dua itu juga pernah mengemban tugas selama hampir lima tahun di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam memahami penanganan berbagai tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan kejahatan terorganisir seperti pencucian uang dan kejahatan ekonomi.
Dalam acara pisah sambut Kapolres Abdya yang berlangsung di Pendopo Bupati Abdya, Jumat (17/07/2026), AKBP Ade Gita memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Saya beserta keluarga mohon izin kepada masyarakat Abdya untuk berdinas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Koreksi kami jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Ucapan tersebut mencerminkan komitmen AKBP Ade Gita untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, terbuka terhadap kritik, da membangun sinergi dengan pemrintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Abdya.
Kehadiran AKBP Ade Gita di Bumoe Breuh Sigupai juga membawa harapan baru bagi masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, ia diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum secara profesional, meningkatkan pelayanan publik, serta melanjutkan berbagai program positif yang telah dijalankan Polres Abdya sebelumnya.
Berikut profil singkat AKBP Ade Gita Rachmadi:
Nama: AKBP Ade Gita Rachmadi B, SIK, MH
Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Lulus Akpol: 2005
Jabatan: Kapolres Aceh Barat Daya
Jabatan sebelumnya: Kasubdit Fasharkan Ditpolairud Polda Aceh
Pengalaman khusus: Pernah bertugas hampir lima tahun di PPATK
Fokus kepemimpinan: Pelayanan masyarakat, penegakan hukum yang profesional, dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
