MEUREUDU – Di tengah tingginya ancaman bencana yang kerap melanda Kabupaten Pidie Jaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi membuka penjaringan calon Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pidie Jaya periode 2026–2031.
Momentum tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menentukan arah penguatan ketangguhan daerah dalam lima tahun ke depan.
Pendaftaran calon ketua dibuka pada 22–26 Juli 2026, sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) FPRB yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan FPRB membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pengalaman organisasi, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.
“FPRB membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor dan memiliki kepedulian terhadap penguatan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana,” ujar Okta, Selasa (21/7).
Ia menegaskan, tantangan kebencanaan di Pidie Jaya semakin kompleks. Karena itu, FPRB harus dipimpin figur yang mampu menyatukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, komunitas relawan, hingga masyarakat dalam satu visi pengurangan risiko bencana.
Keberadaan FPRB selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, mitigasi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan agar pembangunan daerah lebih tangguh terhadap potensi bencana.
Untuk menjaring figur yang kompeten, BPBD menetapkan sejumlah persyaratan. Calon ketua harus berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya, berpendidikan minimal S-1, memiliki pengalaman di bidang organisasi, sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, atau kebencanaan, serta bersedia mengabdi secara sukarela.
Selain itu, bakal calon diwajibkan melampirkan fotokopi KTP, ijazah terakhir, pasfoto terbaru, daftar riwayat hidup, surat pernyataan kesediaan menjadi calon ketua, serta dokumen visi dan misi kepemimpinan FPRB periode 2026–2031.
Musda FPRB kali ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan jejaring kuat untuk memperkuat sistem pengurangan risiko bencana di Pidie Jaya.
Harapannya, FPRB mampu berperan lebih aktif dalam memastikan setiap program pembangunan memperhatikan aspek mitigasi bencana, sehingga daerah ini semakin siap menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang.[Mul]
