MEUREUDU – Upaya percepatan pemulihan tambak yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, T.A. Khalid, menilai langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan refocusing anggaran internal merupakan kebijakan strategis yang mampu memutus rantai lambannya proses pemulihan akibat mekanisme birokrasi penganggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan T.A. Khalid saat menghadiri kegiatan penebaran benih udang dan penyerahan bantuan pakan kepada petambak bersama Sekretaris Jenderal KKP, Dr. Ir. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.E., di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Jumat. 24 Juli 2026.
Menurut T.A. Khalid, bencana yang menghantam kawasan tambak beberapa waktu lalu bukan hanya merusak infrastruktur budidaya, tetapi juga menghentikan sumber penghidupan ratusan keluarga pesisir yang menggantungkan ekonomi mereka pada sektor perikanan budidaya. Karena itu, kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan menjadi faktor penentu agar roda ekonomi masyarakat tidak semakin terpuruk.
“Sebagai mitra KKP di Komisi IV DPR RI, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KKP. Anggaran rehabilitasi dari pemerintah memang masih berproses, tetapi KKP mengambil langkah cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal agar pemulihan di Aceh tidak perlu menunggu lebih lama,” ujar T.A. Khalid.
Ia menegaskan, jika pemerintah hanya mengandalkan proses anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan tahapan administrasi cukup panjang, maka petambak akan kehilangan satu bahkan beberapa siklus produksi. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar kerugian ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, kebijakan refocusing anggaran dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat terdampak, sekaligus memastikan aktivitas budidaya dapat segera berjalan kembali.
Lebih jauh, T.A. Khalid menjelaskan bahwa konsep pemulihan yang dijalankan KKP tidak berhenti pada pembangunan fisik tambak. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih udang dan pakan untuk satu siklus budidaya sebagai stimulus awal agar petambak mampu bangkit dan kembali mandiri.
“Yang terpenting bagi kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan ditentukan oleh soliditas koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.
Target penyelesaian rehabilitasi pada Agustus 2026, menurutnya, hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dalam satu irama, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur tambak hingga pendampingan kepada petambak pascarehabilitasi.
“Sebesar apa pun anggaran yang tersedia tidak akan maksimal tanpa sinergi semua pihak. Karena itu kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat bekerja bersama menyelesaikan program ini,” katanya.
T.A. Khalid optimistis kolaborasi antara KKP, Komisi IV DPR RI, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dan masyarakat akan mempercepat pemulihan kawasan tambak yang terdampak bencana. Ia berharap rehabilitasi ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi pesisir sekaligus memperkuat ketahanan sektor budidaya udang di Aceh.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan KKP Rudi Alek Wahyudin, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Enggar Sadtopo, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya, serta para petambak penerima bantuan.[Mul]
