MEUREUDU – Kapolres Pidie Jaya, AKBP Tendri Wardi, menekankan pentingnya setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu menyampaikan capaian kinerjanya kepada masyarakat secara terbuka.
Hal itu dikatakan oleh Kapolres Pidie Jaya dalam rapat evaluasi penanganan paska bencana pada masa transisi darurat dan penetapan status penanganan selanjutnya di Aula cot Trieng lantai III, Senin malam 3 Agustus 2026.
Menurutnya, seluruh program yang telah dilaksanakan pemerintah harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah telah bekerja dan memberikan pelayanan.
“Semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh SKPK harus disebarluaskan kepada masyarakat. Jangan sampai pekerjaan sudah selesai, tetapi masyarakat tidak tahu. Akibatnya, semua upaya yang dilakukan menjadi seolah-olah sia-sia di mata publik,” ujar Tendri Wardi.
Ia menilai, di era media sosial saat ini, arus informasi dan opini publik bergerak sangat cepat. Karena itu, pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik dengan baik melalui berbagai media, baik pemberitaan, pamflet, papan informasi, maupun bentuk publikasi lainnya.
Selain itu, Kapolres juga mengkritisi pelaksanaan evaluasi yang menurutnya belum sepenuhnya berbasis data, Ia berharap setiap pemaparan progres program disertai data yang jelas dan terukur, bukan sekadar penjelasan lisan.
“Dalam evaluasi, progres harus bisa terbaca melalui data. Jangan hanya dipaparkan secara lisan. Dengan data yang valid, kita bisa mengukur sejauh mana pekerjaan benar-benar telah dilaksanakan,” katanya.
Sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak kepolisian, lanjutnya, hanya ingin memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan tertib, Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila pelayanan pemerintah berjalan dengan baik dan seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi berdasarkan data yang akurat.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, mengingat selalu ada perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran maupun kematian. Data yang akurat menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, kesempatan kerja, hingga jaminan kesehatan.
“Kalau datanya sudah akurat, baru pendistribusian program bisa tepat sasaran, baik itu pekerjaan, bantuan barang, jaminan hidup, maupun jaminan kesehatan,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Kapolres mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat, sehingga seluruh hasil kerja harus diketahui publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kita bekerja untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Karena itu, masyarakat harus mengetahui apa yang sudah dikerjakan pemerintah, sejauh mana progresnya, sehingga tidak muncul penilaian atau komentar miring terhadap pemerintah Daerah,” ujar AKBP Tendri Wardi, Kapolres Pidie Jaya.[Mul]
