Jakarta – Arab Saudi, Pakistan, dan Turki telah menandatangani pakta pertahanan bersama yang dikenal sebagai “Pakta Makkah”, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Perjanjian itu ditandatangani di Mekkah, Arab Saudi pada Jumat (7/8) oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Dalam pernyataan bersama, pakta itu disebut dimaksudkan untuk memberikan pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi, dengan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan bersama terhadap semuanya.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan perjanjian pertahanan ini didasarkan pada “ikatan persaudaraan abadi dan solidaritas Islam”, untuk membangun kepentingan strategis bersama dan kerja sama pertahanan jangka panjang.
“Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama ketiga negara untuk lebih memperkuat keamanan kolektif untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan ini dan sekitarnya, dalam upaya mencapai masa depan yang aman dan sejahtera,” demikian pernyataan Kemlu Pakistan.
Alasan 3 negara teken pakta pertahanan
Perjanjian pertahanan antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan sebenarnya telah dibuat sejak beberapa waktu lalu. Negosiasi dimulai segera setelah Hamas meluncurkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan dimulainya genosida Israel di Jalur Gaza.
Meski Turki dan Pakistan tidak terkena dampak langsung dari ketegangan di kawasan, namun Saudi yang menjadi basis aset dan infrastruktur militer AS, juga mendapat serangan dari Iran dan sekutunya Houthi di Yaman.
Iran juga menyerang negara-negara Teluk lainnya dan Yordania yang juga menampung aset militer AS.
Ketiga negara itu mengaku sangat prihatin dengan dampak perang Iran, dan meningkatnya pengaruh Israel di wilayah tersebut. Israel telah menduduki sekitar seperlima wilayah Lebanon dengan menargetkan basis kelompok bersenjata Hizbullah yang juga dibekingi Iran.
Pada 19 Maret lalu, para menteri luar negeri ketiga negara itu pun kemudian bertemu di Riyadh, di mana mereka membahas seperti apa perjanjian keamanan bersama ini.
Apa tujuan pakta pertahanan ini?
Kesepakatan trilateral ini dipahami sebagai langkah lanjutan dari perjanjian yang sudah ada antara Turki dan Pakistan.
Menurut para pengamat, kesepakatan ini nantinya akan memanfaatkan kekuatan militer dan finansial masing-masing negara.
Turki memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO, Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia, dan Pakistan merupakan satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir.
Direktur pelaksana German Marshall Fund of the United States’ South and Wider Europe, Ozgur Unluhisarcikli, mengatakan ketiga mitra tersebut membawa kekuatan yang saling melengkapi.
“Termasuk kemampuan industri pertahanan Turki, kekuatan finansial dan pengaruh Arab Saudi, serta pengalaman militer dan kemampuan penangkalan strategis Pakistan,” ujar Unluhisarcikli kepada Al Jazeera.
“Perlu dicatat bahwa ini merupakan kerangka kerja untuk koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan yang lebih erat di antara tiga kekuatan regional yang berpengaruh, dan bukan pakta pertahanan bersama yang dapat disandingkan dengan NATO,” imbuhnya.
Profesor bidang politik internasional di Universitas Hasan Kalyoncu di Turki, Murat Aslan, mengatakan kesepakatan ini juga diperkirakan bakal mencakup aspek peningkatan kapasitas.
“Kita tahu bahwa selama beberapa dekade Saudi bergantung pada impor produk pertahanan terutama dari AS. Kita juga tahu bahwa hal itu tidak efisien secara biaya, sehingga mereka perlu membangun sektor pertahanan mereka sendiri di dalam negeri,” kata Aslan.
Sementara itu laporan Osama bin Javaid dari Al Jazeera mengatakan kesepakatan ini pada dasarnya menyatukan tiga negara dengan populasi Muslim besar dalam menuju perdamaian bersama, untuk menangkal segala bentuk agresi terhadap mereka.
“Gabungan kekuatan ketiganya kini menghadirkan kekuatan yang akan membawa kawasan ini menuju arsitektur keamanan yang berbeda dibandingkan dengan apa yang telah berlaku selama beberapa dekade terakhir, terutama pasca-perang Iran,” ujarnya.
