Opini
Penulis: Safdar.S
Dua puluh satu tahun lalu, Aceh berdiri di persimpangan sejarah. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah meninggalkan luka, kehilangan, kehancuran, sekaligus trauma yang tidak mudah dilupakan. Namun, di tengah kelelahan akibat konflik, muncul sebuah keberanian besar untuk memilih jalan damai.
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan itu menjadi titik balik perjalanan Aceh.
Detik-detik menuju perdamaian bukanlah perjalanan yang sederhana. Ada perundingan panjang, ketegangan, ketidakpercayaan dan perbedaan pandangan yang harus dijembatani. Di belakang meja perundingan terdapat kepentingan yang besar, tetapi juga kesadaran bahwa konflik bersenjata tidak mungkin menjadi jalan keluar selamanya.
Bencana tsunami 26 Desember 2004 turut menjadi momentum yang mengubah suasana. Ketika Aceh dihantam bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modernnya, kebutuhan untuk menghentikan konflik semakin terasa mendesak. Masyarakat membutuhkan rumah, sekolah, pekerjaan dan masa depan, bukan lagi suara senjata.
MoU Helsinki kemudian membuka pintu bagi fase baru. Senjata diturunkan, pasukan ditarik, mantan kombatan kembali ke tengah masyarakat, dan Aceh memasuki babak demokrasi dengan ruang politik yang lebih luas. Namun, perdamaian bukanlah ketiadaan perang semata.
Perdamaian adalah ketika masyarakat merasa aman. Ketika anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut. Ketika petani dapat menggarap tanahnya, nelayan dapat melaut, pelaku usaha dapat berkembang dan anak muda memiliki alasan untuk membangun masa depan di tanah kelahirannya.
Karena itu, setelah 21 tahun, pertanyaan penting bagi Aceh bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan untuk mengisi perdamaian?
*Mengisi Perdamaian dengan Keadilan dan Kesejahteraan*
Perdamaian harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata. Pembangunan Aceh tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Jalan, jembatan dan gedung memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lapangan kerja dan kepastian masa depan generasi muda.
Aceh memiliki kekayaan alam yang besar. Tetapi kekayaan tersebut harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam justru menjadi penonton di tanah sendiri.
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus menjadikan perdamaian sebagai fondasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan kerja dan membangun ekonomi berbasis potensi lokal.
Perdamaian juga harus menghadirkan keadilan. Berbagai persoalan yang belum selesai dari masa lalu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, dialog dan pendekatan kemanusiaan. Luka sejarah tidak boleh diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kekhususan Aceh Harus Dijaga. MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan bagian penting dari perjalanan perdamaian Aceh.
Kekhususan Aceh bukanlah alasan untuk menjauh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, kekhususan Aceh merupakan bagian dari komitmen sejarah dalam membangun hubungan yang lebih adil antara Aceh dan pemerintah pusat. Karena itu, kekhususan Aceh harus dijaga bersama.
Pemerintah pusat perlu memastikan kekhususan Aceh tidak hanya menjadi teks dalam undang-undang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Di sisi lain, para pemangku kepentingan di Aceh juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan kekhususan tersebut secara transparan, akuntabel dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Jangan sampai kewenangan yang lahir dari perdamaian justru habis dalam tarik-menarik kepentingan politik.
Kekhususan Aceh harus menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar simbol kekuasaan.
*Jangan Wariskan Konflik kepada Generasi Muda*
Dua puluh satu tahun damai harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang generasi Aceh. Generasi muda tidak harus hidup dalam bayang-bayang konflik. Mereka harus mengenal sejarah, tetapi tidak harus mewarisi kebencian.
Sejarah harus diajarkan sebagai pelajaran, bukan sebagai bahan untuk membuka kembali permusuhan. Anak-anak Aceh hari ini harus tumbuh dengan mimpi menjadi dokter, guru, polisi,TNI, pengusaha, petani modern, nelayan modern, birokrat, akademisi, jurnalis, teknolog dan pemimpin masa depan.
Mereka harus percaya bahwa masa depan Aceh dapat dibangun dengan ilmu pengetahuan, kerja keras, demokrasi dan perdamaian.
*Menjaga Perdamaian adalah Tanggung Jawab Bersama*
Perdamaian Aceh tidak boleh hanya menjadi agenda pemerintah atau kelompok tertentu. Masyarakat sipil, ulama, akademisi, mahasiswa, jurnalis, tokoh adat, dunia usaha, mantan kombatan dan seluruh masyarakat Aceh memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawatnya.
Perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghidupkan kembali permusuhan.
Kontestasi politik adalah bagian dari demokrasi. Kritik adalah bagian dari kebebasan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.
Tetapi semuanya harus berhenti pada satu garis merah, “jangan mengorbankan perdamaian”.
Aceh sudah terlalu mahal membayar konflik.
Tidak boleh ada generasi baru yang kembali merasakan kehilangan akibat pertikaian.
*Dua Puluh Satu Tahun, Saatnya Melangkah Lebih Jauh*
Dua puluh satu tahun damai bukan hanya perayaan tahunan. Ini adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi.
Apa yang sudah tercapai? Apa yang belum selesai? Mengapa sebagian masyarakat masih hidup dalam kemiskinan? Mengapa lapangan kerja masih menjadi persoalan? Mengapa sebagian anak muda memilih meninggalkan Aceh? Dan bagaimana memastikan kekhususan Aceh benar-benar menghasilkan kesejahteraan?Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan keberanian.
Aceh tidak boleh terus-menerus hidup dari romantisme masa lalu. Kita menghormati sejarah, tetapi kita harus membangun masa depan.
MoU Helsinki adalah tonggak penting. Namun, generasi hari ini memiliki tugas yang tidak kalah penting, mengubah perdamaian menjadi kesejahteraan, mengubah kekhususan menjadi kekuatan, dan mengubah sejarah konflik menjadi pelajaran untuk membangun Aceh yang lebih maju.
Pada akhirnya, perdamaian bukan milik satu kelompok, satu generasi atau satu pemerintahan. Perdamaian adalah milik rakyat Aceh. Dan tugas kita adalah menjaganya. Selamanya.
