MANGGARAI — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau langsung lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak sekaligus mengecek langsung efektivitas penanganan bencana di lapangan.
Kapolri turut didampingi Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Komandan Pasukan II Korbrimob Polri Brigjen Pol. Heru Novianto serta sejumlah pejabat terkait.
Kapolri menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak bencana.
“Pertama-tama, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ungkap Kapolri.
Untuk mempercepat penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, yakni satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres di wilayah terdampak.
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan bencana, mulai dari evakuasi, pelayanan masyarakat, pendataan korban dan kerusakan, distribusi bantuan hingga pengamanan kawasan terdampak.
Skala bantuan yang dikerahkan juga cukup besar. Hingga Selasa (18/8), Polri telah mengirim 247,66 ton bantuan, terdiri dari 19,59 ton bantuan Mabes Polri dan 228,07 ton bantuan dari lima Polda jajaran.
Dalam kunjungan ke Manggarai dan Manggarai Timur, bantuan kembali disalurkan kepada para pengungsi.
Bantuan tersebut meliputi paket bantuan sosial, mainan anak-anak, kasur, tandon air dan boks berisi obat-obatan.
Sebanyak enam truk digunakan untuk mengangkut bantuan ke lokasi masyarakat yang membutuhkan.
Kapolri menegaskan, kehadiran personel Polri di wilayah terdampak bukan hanya berkaitan dengan pengamanan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat selama berada di pengungsian dapat terpenuhi.
Penanganan bencana dilakukan melalui sinergi Polri bersama TNI, BNPB, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Koordinasi tersebut diarahkan agar proses evakuasi, distribusi bantuan dan pemulihan masyarakat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” pungkas Kapolri.[ML]
