BLANGPIDIE – Kericuhan antara warga di wilayah perbatasan Aceh Barat Daya mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya.
Pimpinan DPRK meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan sengketa tapal batas agar konflik serupa tidak terulang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRK Abdya, Tgk Mustiari usai menerima laporan dan sekaligus melihat langsung adanya aksi pembongkaran fasilitas umum oleh warga di kawasan persengketaan, Jum’at (28/08/2026).
“Kami sangat menyayangkan terjadinya kericuhan di tengah masyarakat. Persoalan batas wilayah ini sudah terlalu lama menggantung dan menimbulkan keresahan,” ujar Mustiari.
DPRK Abdya mendorong Camat Jeumpa dan Susoh untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten guna melakukan pengukuran ulang dan penetapan batas wilayah yang jelas secara hukum dan administrasi.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Bidang pemerintahan segera ambil sikap. Ini menurut saya bukan hanya persoalan perbatasan Desa, tapi juga persoalan tapal batas Kecamatan. Jadi para kedua Camat juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Tgk. Mustiari juga mengimbau warga agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak atau membongkar fasilitas umum apalagi harus terjadi pertumpahan darah.
“Apapun persoalannya, mari kita selesaikan dengan musyawarah dan jalur hukum. Pembongkaran fasilitas serta bertikai sesama warga justru merugikan kita semua,” pintanya.
Tgk Mustiari juga meminta pemerintah segera mensosialisasikan hasil-hasil pembahasan tapal batas kepada masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya peran camat, kepala desa, dan tokoh adat dalam meredam potensi konflik di tingkat bawah.
“Kami di DPRK akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kepastian batas wilayah adalah kunci untuk pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang bersengketa,” pungkasnya.
