Jakarta – Pemulihan akses menuju Kecamatan Kuala Baru dan percepatan pembangunan Tanggul Tanah Merah menjadi dua prioritas penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kedua infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari risiko banjir sekaligus memulihkan mobilitas dan kegiatan ekonomi daerah.
Akses langsung menuju Kuala Baru hingga kini masih terputus. Masyarakat masih mengandalkan rakit dan jembatan kayu yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sembari menunggu pemasangan Jembatan Bailey Kuala Cangkul dan Suat Merah.
Material kedua jembatan telah tersedia di Koramil Trumon, tetapi pemasangannya masih menunggu tim pelaksana yang tengah menyelesaikan pekerjaan di Aceh Tamiang. Apabila akses tersebut kembali tersambung, waktu tempuh dari Aceh Selatan menuju Aceh Singkil diperkirakan berkurang dari sekitar sembilan jam melalui Subulussalam menjadi 1,5 jam.
Ketua Tim Monev Aceh II Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mengatakan pemulihan akses Kuala Baru dapat menjadi langkah cepat yang memberikan manfaat langsung bagi warga, termasuk mendukung angkutan hasil perkebunan.
“Material jembatan sudah tersedia. Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU dan TNI AD perlu dipercepat agar personel dapat segera dikerahkan dan akses masyarakat Kuala Baru kembali tersambung,” kata Guslin dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).
Selain konektivitas, perhatian diarahkan pada Tanggul Tanah Merah yang berfungsi melindungi wilayah rawan banjir. Pembangunan tanggul baru mencapai 2,15 kilometer dari target 22 kilometer atau sekitar 10 persen.
Tanpa perlindungan tanggul yang memadai, banjir susulan berpotensi berdampak terhadap sekitar 20.000 warga di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, dan Singkil Utara serta mengancam perkebunan warga. Paket penanganan senilai Rp 63 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum karena itu perlu segera memasuki proses tender sebelum musim hujan.
Percepatan pekerjaan infrastruktur juga berkaitan dengan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah Aceh Singkil. Dari pagu kegiatan utama sekitar Rp21,04 miliar, realisasi hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai Rp1,76 miliar atau 8,38 persen. Serapan terendah berada di Dinas PUPR, yakni Rp145,54 juta atau 1,14 persen dari pagu sekitar Rp12,81 miliar.
Rendahnya realisasi terutama disebabkan tambahan TKD baru disahkan pada 17 Juni 2026 sehingga sejumlah paket masih berada pada tahap pengadaan atau prakontrak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didorong menggelar evaluasi mingguan yang dipimpin sekretaris daerah untuk memetakan status setiap paket, mempercepat pengadaan, serta memastikan pembayaran termin pekerjaan berjalan tepat waktu.
Pemulihan ekonomi masyarakat juga diperkuat melalui sektor perikanan. Hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama penyuluh menetapkan 88 pelaku usaha terdampak, kolam seluas 50.304 meter persegi, dan 30 petak keramba jaring apung sebagai sasaran penanganan.
Bantuan benih dan pakan akan disalurkan berdasarkan data tersebut setelah anggaran belanja tambahan tersedia pada awal Agustus 2026.
“Percepatan harus dilakukan secara terukur. Serapan anggaran perlu segera diwujudkan menjadi pekerjaan yang bermutu, akses Kuala Baru harus dipulihkan, Tanggul Tanah Merah perlu ditangani sebelum banjir berulang, dan bantuan bagi pelaku perikanan harus segera direalisasikan,” ujar Guslin.
