Jakarta – Prancis mendesak otoritas Palestina membatalkan keputusan penundaan pemilu legislatif dan menggelar pemilihan presiden serta parlemen sesegera mungkin.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menyesalkan keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mengubah jadwal pemilu tersebut.
“Prancis menyerukan kepada otoritas Palestina untuk membatalkan keputusan mereka dan menyelenggarakan pemilu parlemen serta presiden di seluruh wilayah Palestina sesegera mungkin,” kata juru bicara kementerian dalam pernyataannya, Minggu (11/10), dikutip dari Reuters.
Pada Sabtu (10/10), Abbas menyatakan penundaan pemilu legislatif yang semula dijadwalkan November menjadi 11 September 2027. Ia juga menetapkan pemilu presiden pada tanggal yang sama.
Abbas menyalahkan Israel dan situasi keamanan di wilayah Palestina sebagai alasan penundaan tersebut.
Menurut kantor berita resmi Palestina WAFA, dekret Abbas menekankan perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu berlangsung bebas, adil, dan inklusif.
Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dekret itu menyebut serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan sebagai hambatan.
Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga disebut menyulitkan persiapan pemilu.
Sementara di Gaza, dekret tersebut menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan.
Israel juga disebut membatasi akses petugas komisi pemilu dan pemantau internasional ke Gaza serta Yerusalem Timur.
Dua pejabat Palestina sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa pimpinan Fatah dan Hamas telah sepakat menunda pemilu dalam pertemuan di Kairo, Mesir, Rabu (7/10).
Keputusan penundaan ini muncul beberapa pekan setelah Abbas menegaskan jadwal pemilu November dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 24 September.
Abbas juga sebelumnya berjanji secara tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menggelar pemilu presiden serta legislatif.
Janji tersebut menjadi bagian dari pengakuan Prancis atas negara Palestina pada September 2025.
Pada Kamis (8/10), Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan pelaksanaan pemilu sangat penting dan menyambut peluncuran misi pemantau pemilu Uni Eropa.
Sebagai informasi, Palestina belum menggelar pemilu presiden maupun legislatif sejak 2005-2006. Abbas memerintah lewat dekret sejak masa jabatannya berakhir pada 2009.
