MEULABOH – Ketua Tim Lobbi KP3 ABAS Aceh-Jakarta, H Ramli MS menyebutkan sebanyak 120 ribu masyarakat di enam kabupaten di wilayah pantai barat selatan Aceh, setuju dan siap mengawal lahirnya Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) yang kembali dideklarasikan di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu siang.
“KP3 ABAS memastikan bahwa hampir seluruh masyarakat yang ditemui tidak ada yang menolak lahirnya Provinsi ABAS. Mereka menyambut baik rencana pemekaran ini,” kata Ramli MS kepada wartawan di Meulaboh, Sabtu.
Ia mengatakan, tercatat sudah ada sekitar 120.000 tim yang siap siaga untuk mengawal proses tersebut.
Kendati demikian, realisasi pembentukan daerah otonom baru ini kini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Pihaknya berharap Presiden Republik Indonesia beserta jajaran pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Aceh Barat Selatan demi tercapainya keadilan dan kemajuan bersama.
Ramli MS mengatakan Panitia Pemantau dan Pengkaji Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS), saat ini terus menggenjot upaya pembentukan daerah otonom baru demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke enam kabupaten di wilayah Aceh Barat dan Selatan serta berdiskusi secara intensif dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, bupati, hingga sekretaris daerah (sekda) di masing-masing kabupaten.
Dari hasil rangkaian kunjungan tersebut, seluruh pihak dan elemen masyarakat menyatakan sepakat serta memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran wilayah demi mempercepat roda pembangunan.
H Ramli MS mengatakan pihaknya menyoroti daerah-daerah di wilayah barat-selatan saat ini masih tertinggal jauh dalam berbagai sektor, baik infrastruktur jalan maupun bidang lainnya.
Ia menilai kondisi tersebut dipicu oleh ketimpangan dalam keadilan keuangan pembangunan. Sebagai contoh konkret, dana dari provinsi kerap dikembalikan ke pusat dalam jumlah fantastis setiap tahunnya, sementara wilayah barat-selatan minim mendapatkan porsi prioritas.
Ia juga mencontohkan perjalanan darat menuju Kabupaten Aceh Singkil yang dirasakan sangat menyedihkan akibat jauhnya jarak dan kondisi infrastruktur, yang membuat kabupaten di wilayah tersebut sangat layak untuk dimekarkan demi keadilan pembangunan.
Ramli MS juga berkaca pada perkembangan Provinsi Papua yang saat ini telah dimekarkan menjadi enam provinsi dari semula hanya ada dua provinsi di wilayah timur Indonesia.
Menurutnya, cakupan wilayah Aceh yang sangat luas dengan waktu tempuh perjalanan hingga belasan jam untuk mencapai ibu kota provinsi, menjadi hambatan besar bagi efektivitas pelayanan publik serta kesuksesan pembangunan.
“Di pulau Jawa, jarak tempuh tiga jam saja sudah bisa melintasi satu provinsi, sementara di Aceh perjalanan menuju ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga belasan jam, atau ada yang 17 jam perjalanan darat, ini sangat jauh,” katanya.
Ia mengatakan jika pemekaran Aceh terwujud menjadi Provinsi Aceh Barat Selatan, nantinya akan lahir provinsi baru beserta kelengkapan kantor gubernur, komite peralihan Aceh (KPA) barat selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Barat Selatan yang baru, dan diharapkan mampu melengkapi kekuatan serta mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa lalu.
