Meulaboh – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mendorong kepada pemerintah daerah setempat agar segera mengusulkan pencairan dana desa tahun anggaran 2024 kepada 322 desa (Gampong) di daerah tersebut.
“Kami terus mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan koordinasi dengan desa-desa, sehingga alokasi dana desa pada tahun 2024 ini dapat segera diusulkan pencairan,” kata Kepala KPPN Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Linggo Supranggono kepada ANTARA di Meulaboh, Jumat.
Linggo menyebutkan, total alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp228 miliar lebih.
Sedangkan pada tahun 2023 lalu, alokasi dana desa untuk Kabupaten Aceh Barat berjumlah Rp231 miliar lebih.
Linggo Supranggono mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi, sehingga diharapkan alokasi dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah, dapat segera dicairkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Ia mengakui di dalam alokasi dana desa, terdapat salah satu sumber anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga dengan adanya pencairan anggaran maka dana tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Selain itu, dengan adanya pencairan dana desa, diharapkan dapat semakin meningkatkan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Linggo mengatakan saat ini KPPN Meulaboh juga masih menunggu dokumen pengusulan pencairan anggaran, dan terus melakukan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi OM-SPAN.
Linggo Supranggono mengakui selama ini KPPN Meulaboh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik di tahun anggaran 2023.
“Di Tahun Anggaran 2024, kerja sama yang baik ini akan terus terlaksana sehingga penyerapan Dana Desa 2024 bisa mencapai 100 persen,” demikian Linggo Supranggono.
