Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyatakan siap menjalankan kehati-hatian dalam menyusun anggaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widido (Jokowi).
“Pada intinya kami sangat sepakat tidak ada satu rupiah pun uang meleset, selain untuk kepentingan rakyat,” kata Bustami Hamzah, dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Bustami di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dibuka langsung Presiden Jokowi, di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Adapun tema yang diusung dalam Musrenbangnas tersebut, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan,”.
Bustami menegaskan, dirinya menyambut baik pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, dan bakal menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan Kepala Negara tersebut.
“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus sinkron, dengan begitu kami akan melakukannya demi kepentingan rakyat Aceh,” ujarnya.
Kemudian, kata dia lagi, soal kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, pihaknya segera melakukan pemantauan secara menyeluruh realisasi anggaran. Tujuannya, agar anggaran negara tidak meleset dari apa yang diharapkan.
“Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola, akan kami kelola dengan baik sesuai dengan arahan bapak Presiden,” kata Bustami.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para penjabat daerah untuk berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.
“Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini,” kata Joko Widodo.
Begitupun dengan skala prioritas. Jokowi mengimbau agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan dan juga semua pihak diminta berhati-hati dalam pengelolaannya.
“Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar, sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki,” ujarnya.
Menurut Presiden, saat ini pemerintah telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, bahkan rencana kerja pemerintah. Tetapi yang belum ada adalah sinkronisasi.
“Sebab itu, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, programnya in line, seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri,” demikian Presiden Jokowi.
