Banda Aceh – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan tiga kabupaten/kota di Aceh masuk dalam kategori daerah rentan pangan dari total 67 daerah secara nasional.
“Setiap tahun Badan Pangan Nasional itu menyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan Nasional guna mengetahui kabupaten/kota maupun provinsi tingkat kerentanan pangannya,” kata Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan pada Badan Pangan Nasional, Rachmad Firdaus di Banda Aceh, Jumat.
Di sela-sela Rapat Koordinasi ketahanan pangan di Dinas Pangan Aceh yang turut dihadiri Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan gizi, Aulia Sofyan, ia menyebutkan ketiga daerah yang masuk rentan pangan itu yakni Bener Meriah, Aceh Singkil dan Subulussalam.
Ia menjelaskan untuk intervensi daerah rentan pangan tersebut dilakukan sesuai dengan indikator yang menjadi penyebab seperti rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR), rasio cadangan pangan beras pemerintah kabupaten/ota (CBPK), Prevalence of Undernourishment (PoU), penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan dan keamanan pangan yang memenuhi standar
“Artinya, untuk intervensi akan dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Misalnya untuk Aceh Singkil apakah dari sisi ketersediaan pangannya atau apakah dari sisi keamanan pangannya yang belum, gitu,” katanya.
Menurut dia, 12 indikator rentan pangan itu tidak selalu ditemukan seluruhnya di tiga kabupaten/kota tersebut.
Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra mengatakan untuk intervensi terhadap daerah yang masuk rentan pangan tersebut seperti penyaluran bantuan ke kelompok masyarakat di daerah rawan pangan sesuai dengan karakteristiknya seperti pertanian atau peternakan.
“Artinya, intervensi yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan sekaligus ketersediaan anggaran,” katanya.
Pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota untuk lebih proaktif dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program ketahanan pangan termasuk juga penyelenggaraan pangan murah.
“Pemerintah Aceh memberikan perhatian kepada seluruh kabupaten/kota dan sebaliknya Pemerintah Kabupaten juga harus lebih proaktif dalam penyediaan anggaran dan program yang tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Budi Sultika mengatakan Bulog Aceh kembali menggelontorkan program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasaran sebagai upaya stabilisasi harga pangan khususnya beras.
“Saat ini distribusi beras SPHP ke pasaran telah berjalan kembali, setelah penyesuaian, karena realisasi beras SPHP di Aceh telah melampaui dari target,” katanya.
Ia menyebutkan realisasi SPHP di Aceh hingga saat ini mencapai 31.582 ton atau mencapai 135 persen dari target tahun 2026 sebanyak 23.329 ton.
Pihaknya meyakini dengan distribusi SPHP dengan harga terjangkau ke seluruh kabupaten/kota akan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat.
