Jakarta – Suasana di Bangladesh kian mencekam. Para pedemo di Bangladesh menyerbu sebuah penjara distrik Bangladesh tengah, Narsingdi dan melepaskan ratusan tahanan, Jumat (19/7).
Dilansir AFP, usai melepaskan tahanan, massa juga membakar penjara tersebut.
“Saya tidak tahu jumlah tahanan tersebut, tetapi bisa mencapai ratusan,” kata petugas polisi setempat ang enggan disebut namanya.
Demo menolak kuota PNS itu telah menewaskan 105 orang.
Kepolisian Dhaka mengambil langkah darurat dengan melarang semua masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencegah terjadinya kekerasan lain.
“Kami telah melarang semua rapat umum, prosesi, dan pertemuan publik di Dhaka hari ini,” kata Kepala Polisi Habibur Rahman kepada AFP.
Namun, hal tersebut tidak menghentikan gelombang bentrokan antara polisi dan para demonstran di kota yang berpenduduk 20 juta jiwa itu.
Pemerintah setempat juga mencoba memblokir akses internet untuk menghambat organisasi melakukan aksi protes. Namun upaya tersebut juga tak berhasil meredam massa.
“Protes kami akan terus berlanjut,” kata Sarwar Tushar, seorang demonstran yang mengalami luka ringan saat aksi tersebut dibubarkan secara paksa oleh polisi.
“Kami menginginkan pengunduran diri segera Sheikh Hasina. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan ini.”
Bentrokan itu menyusul protes damai mahasiswa yang selama berminggu-minggu menolak sistem kuota bagi pekerjaan di lingkup pemerintahan.
Mahasiswa meminta agar diberlakukan skema berbasis prestasi.
Pemerintah Bangladesh saat ini memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di lingkup pemerintah kepada keluarga veteran perang 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan sebaliknya merugikan anak-anak berprestasi.
Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa.
Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
