SIGLI – Pembelian tiga unit Mobil Fortuner jenis terbaru untuk tiga pimpinan DPRK Pidie yang baru saja dilantik, mendapat sorotan dari Lembaga Sosial TOMPi.
TOMPi menilai, pembelian tersebut belum tepat disaat daerah sedang mengalami defisit anggaran. Selain itu, pembelian tersebut telah menguras anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas public yang dinilai urgen.
Muhammad Nur, sebagai Sekjen TOMPi geram melihat aksi nekat ini, menurutnya, anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan untuk menormalisasi sungai di kawasan Gampong Cot Tengoh yang kerap merendam Sigli sebagai Pusat Pemerintahan di Pidie pada saat musim penghujan tiba. Dikatakan Muhammad Nur, normalisasi sungai di kawasan perkotaan tersebut perlu segera dilakukan karena Aceh sedang memasuki musim penghujan di Oktober 2024 ini.
Pengalaman banjir pada tahun 2023 kemaren, Kota Sigli seperti kolam ikan yang di dalamnya ada Kantor Bupati, Kantor DPRK, Kantor Peradilan, Kepolisian, Tentara, Dinas- Dinas, Sekolah dan puluhan fasilitas public lainya termasuk jalan protokoler, kata Muhammad Nur di Sabang, Kamis, 17/10/2024.
Banjir yang merendam Kota Sigli setiap akhir tahun adalah presiden buruk yang mencoreng nama baik Pidie, Pidie terkesan sebagai daerah yang tidak di urus secara terukur dan kolegial, padahal di dalamnya ada lembaga- lembaga vertical pemerintah yang tidak kurang satupun dari Kabupaten Kota lainya di Aceh. Bahkan menurutnya lagi, lembaga vertical di Pidie jauh lebih tua dan berpengalaman dari Kabupaten Kota lainya di Aceh dalam mengatasi banjir musiman.
“Banjir di Pidie malah merendam rumah kepala Dinas Pengairan di Gampong Cot Teugoh pada 2023, ini menjadi aneh, sehingga kesannya mereka berbuat apa dan untuk siapa.”
Disamping itu, Pidie selama ini sedang menjadi sorotan public, karena dianggap sebagai produk Kabupaten gagal di pesisir Aceh, dengan peringkat kemiskinan nomor tiga setelah Galus dan Singkil. Ini seharusnya menjadi cacatan pimpinan DPRK, agar ada perbaikan secara visioner dan misioner terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan.
‘’Pengawasan terhadap pemerintah perlu diperketat, bukan malah sebaliknya dengan mempertontonkan kemaksiatan dengan membeli mobil dinas baru di saat rakyat sedang menjerit,” tutur dosen dari USM ini.
DPRK yang baru saja dilantik, seharusnya mengedepankan program- program rakyat secara terukur, bukan malah sebaliknya dengan mempertontonkan ambisi pribadi di awal masa jabatan.
“Secara manusiawi, ini sangat tidak beretika, meskipun secara aturan diperbolehkan,” tutup mantan Ketua Fokusgampi ini.
