Banda Aceh – Aktivis dayah Aceh, Tgk Muhammad Zikri menilai komitmen Calon Wakil Gubernur Aceh, Syaikh Fadhil Rahmi, Lc., MA yang disampaikan dalam debat publik yang berlangsung tadi malam tentang perlunya melibatkan seluruh dinas pemerintahan dalam upaya penegakan Syari’at Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah. Apalagi, Syaikh Fadhil juga komit akan meningkatkan anggaran untuk Syari’at Islam.
Karena itu, kata Tgk Muhammad Zikri, pemikiran dan program semacam ini mesti diapresiasi dan didukung.
Dalam debat tersebut, Syaikh Fadhil menegaskan bahwa Syari’at Islam tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif dari satu atau dua dinas, seperti Dinas Syari’at Islam dan Dinas Dayah. Tapi harus menjadi perhatian serius dan menjadi program semua dinas.
“Sudah betul sekali pandangan semacam itu, karena pelaksanaan Syari’at Islam harus menyentuh setiap aspek pemerintahan dan melibatkan semua stakeholder, agar nilai-nilai Syari’at Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik secara holistik. Pandangan ini mengindikasikan kesadaran bahwa penegakan Syari’at Islam memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat,” ujar Tgk Muhammad Zikri yang merupakan Teungku senior di Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb kab. Bireuen ini.
Tgk Muhammad Zikri menambahkan bahwa selama ini pelaksanaan Syari’at Islam seringkali terhambat oleh pemahaman yang keliru di kalangan pejabat, yang menganggap bahwa tugas ini hanyalah milik dinas tertentu dan ulama. Hal ini membuat penerapan Syari’at Islam di Aceh menjadi tidak maksimal. “Kita harus mengubah pola pikir ini, karena Maqashid Syari’ah menuntut keterlibatan semua pihak dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat,” tegasnya.
Contoh nyata dari kurangnya keterlibatan ini terlihat pada peran Dinas Pendidikan Aceh, yang sampai saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan nilai-nilai Syari’at Islam dalam kurikulum pendidikan di sekolah. “Jika kita tidak mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum, generasi muda Aceh akan kehilangan pemahaman yang mendalam tentang Syari’at Islam,” ungkap Tgk Muhammad Zikri.
Menurutnya, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam sangat penting untuk membentuk karakter dan akhlak generasi penerus.
Lebih lanjut, Tgk Muhammad Zikri menyarankan setiap dinas menjalankan Syari’at Islam melalui program konkret yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat. “Dinas Sosial, misalnya, dapat melaksanakan program-program kesejahteraan berbasis Syari’at, seperti pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan sedekah, yang berdampak nyata bagi kesejahteraan kaum dhuafa di Aceh,” paparnya. Menurut Tgk Muhammad Zikri, sinergi antardinas ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih Islami bagi masyarakat.
“Jika setiap dinas turut menjalankan nilai-nilai Syari’at Islam, masyarakat Aceh akan semakin merasakan kehadiran Syari’at dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial. Hal ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman serta memperkuat moralitas dalam kehidupan masyarakat Aceh,” jelasnya.
Sebagai penutup, Tgk Muhammad Zikri menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner agar komitmen lintas dinas ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa perubahan jangka panjang. “Dengan melibatkan semua elemen pemerintahan, insyaAllah, Syari’at Islam dapat diterapkan secara lebih menyeluruh dan efektif, sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syari’ah yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat di semua bidang kehidupan. Dengan sinergi ini, kita dapat berharap Aceh akan menjadi model penerapan Syari’at Islam yang tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar menjadi bagian dari identitas masyarakat dan pemerintahannya,” tutup Tgk Muhammad Zikri.
