JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan rencana peresmian enam bendungan pada awal tahun ini, salah satunya adalah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.
Bendungan yang dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut memiliki kapasitas tampung sebesar 128 juta meter kubik (m³) dan dirancang untuk mendukung swasembada pangan serta ketahanan energi di wilayah tersebut. Dengan nilai proyek mencapai Rp 1,7 triliun, Bendungan Rukoh akan mengairi 11.950 hektar lahan irigasi dengan pola tanam padi-padi-palawija, serta intensitas tanam mencapai 300 persen.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kita bisa melihat aliran air dari bendungan hingga irigasi primer, sekunder, tersier, dan langsung ke sawah-sawah,” ujarnya. Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menegaskan bahwa Bendungan Rukoh tidak hanya dirancang untuk kebutuhan irigasi, tetapi juga memiliki berbagai manfaat tambahan.
“Bendungan ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir hingga 89,62 persen, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh,” jelasnya.
Selain itu, bendungan ini memiliki potensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 140 MegaWatt (MW) dan menyediakan air baku sebesar 0,90 m³ per detik.
Proses pengisian air waduk atau impounding telah dilakukan sejak akhir Desember 2024, menjadikan Bendungan Rukoh siap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pidie. Proyek ini dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Adhi-Andesmont dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,24 triliun.
Sepanjang tahun 2024, PT Waskita Karya telah merampungkan empat bendungan besar lainnya, yaitu Karian (Januari), Margatiga dan Leuwikeris (Agustus), serta Temef (Oktober).
Pembangunan bendungan-bendungan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air nasional.
Diresmikannya Bendungan Rukoh akan menjadi tonggak penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan kedaulatan energi di Aceh. Infrastruktur ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan sosial.
