BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, mengajak semua pihak untuk tidak berbicara kemiskinan secara sepotong-sepotong. Menurut Devi, kemiskinan adalah masalah yang kompleks, untuk itu perlu dibicarakan secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga informasi tentang kemiskinan yang diperoleh utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang sepotong-sepotong ini akan membangun asumsi yang sepotong-sepotong juga, nanti jadi hoax ujungnya,” kata Devi Riansyah, Sabtu (14/3/2020).
Devi menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapannya sebagai satu-satunya pejabat yang berani hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, dari Pemerintah Aceh pada diskusi publik Aceh Lawyer Club di salah satu hotel di Banda Aceh.
Diskusi panel yang salah satu temanya membicarakan isu kemiskinan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, diantaranya Mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Anggota DPR RI, Nasir Jamil, sejumlah Anggota DPRA, akademisi, pengamat ekonomi, Lsm, dan perwakilan BEM mahasiswa di Aceh.
Amatan media ini, Devi Rinasyah, secara lugas menyampaikan pendapatnya di hadapan para pembicara dan ratusan undangan yang hadir dalam diskusi hari itu. Devi menjelaskan tentang capaian dan upaya Pemerintah Aceh dalam menakan angka kemiskinan di Aceh dari tahun ke tahun.
Kendatipun demikian, Devi Riansyah, tetap menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya tanggugjawab pemerintah tapi tanggunggung semua pihak.
Kata Devi, Aceh menurunkan angka kemiskinan sejak pascatsunami 2004 dari angka 23 persen ke angka 14 persen dalam rentang waktu 14 tahun, artinya turun setiap tahun 1 persen. Sementara provinsi lain, menurutnya, dari tahun 2006 sampai 2020 ada dari angka 17 persen ke 8 persen, dan ada juga yang dari 18 persen ke 11 persen.
“Kalau kita melihat tingkat penurunan angka kemiskinan per tahun, Aceh paling tinggi. Namun banyak pihak, sering kali tidak memahami suatu masalah dari A sampai Z. Semua kita tentu punya pendapat, semua kita punya cara pandang, yang penting cara pandang ini untuk kebaikan,” tegas Devi Riansyah, yang juga kandidat doktor di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Menurut Devi, jika dirinya diajak berbicara tentang data kemiskinan, banyak sekali hal yang bisa di sampaikannya, namun hal itu tidak mungkin ia sampaikan semua secara konferehensif karena waktu yang terbatas.
“Kita harus banyak buka data, jangan hanya bicara angka kemiskinan tapi bicara kemiskinan secara teori dan secara realita, dan data yang real, jangan asumsi-asumsi. Aceh telah bekerja keras sehingga setiap tahun dapat menurunkan 1 persen angka kemiskinan, provinsi lain belum tentu mampu menurunkan angka kemiskinan seperti kita,” kata Devi.
Saat pemendu acar menanyakan ke Devi tentang prioritas anggaran pengentasakan kemiskinan di Aceh, Devi Riansyah mengaku tidak bisa menjawab secara keseluruhan, karena dirinya datang mewakili Dinas Sosial Aceh.
“Dari Rp17 triliun APBA 2020 Dinas Sosial hanya kebagian Rp174 miliar. Ada sampai 1 persen?, Angka kemiskinan itu bukan tanggungjawab Dinas Sosial saja, semua dinas itu dibentuk untuk orang miskin. Apakah ada dinas yang dibentuk bukan untuk orang miskin,” tanya Devi balik ke moderator.
Karena itu, kata Devi, berbicara kemiskinan di Aceh tidak bole sepotong-sepotong melainkan harus secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak terkait. “ Karena kalau sepotong-sepotong nanti bisa jadi menjadi hoax,” kata Devi menutup pembicaraan.[]
