Jakarta – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menggelar pemungutan suara untuk memilih wakil presiden (wapres) pertama Palestina, pada Kamis waktu setempat.
Pemilihan wapres ini dinilai berpotensi membuka jalan bagi penerus pemimpin Palestina, Mahmoed Abbas.
Pelaksanaan voting ini mengikuti seruan asing selama bertahun-tahun untuk mereformasi PLO, dan muncul ketika kekuatan Arab dan Barat membayangkan peran yang lebih luas bagi Otoritas Palestina (PA) pimpinan Abbas dalam pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.
“Pemungutan suara diadakan untuk membentuk posisi wakil presiden,” kata anggota dewan pusat PLO, Rizq Namoura dalam sebuah wawancara dengan Palestine TV, Jumat (25/40).
Ia menambahkan hasil pemungutan suara ini hampir bulat mendukung pembentukan peran orang nomor dua tersebut.
Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, Aref Jaffal mengatakan peran baru tersebut diciptakan untuk membuka jalan bagi seseorang untuk mengambil alih kendali dari Abbas, yang kini berusia 89 tahun. Menurutnya, ada banyak hal yang dibutuhkan oleh situasi Palestina saat ini.
“Sistem politik Palestina sudah menyedihkan, jadi saya yakin semua pengaturan ini merupakan awal untuk menciptakan penerus Abbas,” kata Jaffal kepada AFP.
Jika Abbas meninggal atau mengundurkan diri, wapres tersebut diharapkan menjadi penjabat kepala PLO dan Negara Palestina yang kini kemerdekaannya diakui oleh hampir 150 negara.
Sejak Rabu kemarin, PLO telah mengadakan konvensi di Ramallah untuk membahas berbagai isu politik, sehingga muncul gagasan membentuk wapres.
Dari 188 anggota dewan pusat PLO yang memiliki hak suara, 170 di antaranya mendukung pembentukan wapres.
Abbas berpendapat pembentukan wapres akan memperkuat lembaga-lembaga Palestina, serta meningkatkan pengakuan internasional terhadap negara Palestina.
Beberapa analis melihat langkah tersebut sebagai upaya yang diperhitungkan oleh Abbas untuk memproyeksikan kesan bahwa ia sedang mendesentralisasikan kekuasaan.
Di sisi lain, Hamas mengkritik konvensi tersebut karena dinilai memperdalam perpecahan, memperkuat unilateralisme, dan mengecewakan harapan rakyat Palestina untuk bersatu.
“Kami di Hamas menolak kelanjutan tindakan unilateral ini dan menegaskan komitmen kami untuk membangun kembali Organisasi Pembebasan Palestina di atas fondasi nasional dan demokratis,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Beberapa faksi Palestina di Tepi Barat meninggalkan konvensi pada Kamis, setelah usulan untuk membentuk wapres muncul.
Kelompok-kelompok tersebut berpendapat inisiatif soal wapres itu mengancam kedaulatan PLO, serta merupakan tanda campur tangan asing.
“Sidang ini diadakan di bawah tekanan Barat, khususnya dari Amerika Serikat,” kata Ramzi Rabah, seorang pejabat senior dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), sebuah partai Marxis-Leninis, yang menarik diri dari konvensi tersebut.
Rabah menuduh kekuatan asing menggunakan ‘reformasi’ sebagai dalih untuk melemahkan perjuangan Palestina.
Inisiatif Nasional Palestina, sebuah partai politik progresif, juga meninggalkan sesi tersebut dengan alasan adanya tekanan eksternal. Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga keluar konvensi seraya mengatakan agenda reformasi tersebut prematur dan tidak melalui konsultasi yang sungguh-sungguh.
Maret lalu, pada sebuah pertemuan puncak di Kairo tentang masa depan Gaza pascaperang, Abbas telah mengumumkan ia akan membentuk wakil presiden dalam PLO.
Pendukung asing Otoritas Palestina (PA) telah lama meminta agar PA maupun PLO direformasi. Abbas telah menjadi kepala PA sejak 2005, setelah kematian pemimpin Palestina Yasser Arafat.
Didirikan pada 1964, PLO diberi wewenang untuk berunding dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina. PLO adalah organisasi payung yang terdiri dari beberapa faksi Palestina. Sementara itu, PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa bagian wilayah Palestina.
PA tengah berada di ambang kehancuran finansial usai agresi brutal Israel di Gaza sejak 2023. Beberapa donor internasional semakin bersikeras agar dukungan dana dikaitkan dengan reformasi politik dan kelembagaan yang konkret.
