[Opini] Pendamping Gampong sebagai Aktor Strategis dalam Pembagunan Desa di Aceh

Oleh Khaira Nafisa. Penulis adalah Mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam  di UIN Ar- Raniry.

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kehadiran pendamping gampong menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa pembangunan benar-benar berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di Provinsi Aceh, yang memiliki karakter sosial, politik, dan sejarah yang kompleks, peran pendamping menjadi semakin dibutuhkan.

Pendamping gampong memiliki fungsi utama sebagai fasilitator antara pemerintah pusat dan pemerintah gampong. Mereka membantu menerjemahkan kebijakan nasional yang bersifat teknis menjadi praktik yang bisa dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur desa. Hal ini menjadi penting karena banyak perangkat gampong yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memahami regulasi formal, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Selain sebagai fasilitator teknis, pendamping juga menjalankan peran edukatif dan pemberdayaan. Mereka membimbing aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam proses ini, pendamping tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai partisipasi, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Peran lainnya yang tak kalah penting adalah sebagai pengawas sosial. Pendamping gampong mendorong terbentuknya forum-forum partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), semua warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program. Ini adalah bagian penting dalam memperkuat demokrasi lokal, karena membuka akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya, peran pendamping gampong sering kali menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan sosial dan politik di tingkat desa. Pendamping dituntut untuk bersikap netral dan profesional, namun mereka sering berada dalam situasi dilematis ketika harus berhadapan dengan kepentingan elite lokal yang merasa terganggu dengan sikap kritis dan independen pendamping. Tidak jarang pendamping mengalami intimidasi, pengucilan, bahkan ancaman ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis dan menghambat mereka dalam menjalankan tugas secara optimal.

Di sisi lain, tantangan administratif dan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang cukup serius. Pendamping gampong dibebani dengan berbagai tugas administratif yang kompleks, sementara honor yang mereka terima sering terlambat dan tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung. Selain itu, status kerja yang tidak pasti dan minimnya perlindungan hukum menambah kerentanan posisi mereka di desa. Padahal, jika melihat kontribusinya, pendamping gampong memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung efektivitas tata kelola pembangunan desa. Mereka memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Dengan kata lain, mereka bukan hanya pelaksana program, tetapi juga agen perubahan sosial di tingkat lokal.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah baik pusat maupun daerah melihat pendamping gampong sebagai peran yang penting dalam pembangunan desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang lebih berpihak, antara lain: memperjelas status kerja pendamping, memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, menyederhanakan beban administrasi, serta memastikan pembayaran honor yang tepat waktu dan layak. Selain dukungan dari pemerintah, pendamping gampong juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, kampus, dan bahkan pihak swasta. Kerja sama ini bisa membantu memperkuat kemampuan pendamping, misalnya lewat pelatihan, penelitian bersama, atau pendampingan khusus yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan begitu, pendamping punya lebih banyak pengetahuan dan dukungan untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hal ini akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan mendorong perbaikan terus-menerus. Maka diperlukan juga dilakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan nonformal. Dengan dukungan yang memadai, pendamping akan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif dan profesional, serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemajuan desa.

Pada akhirnya, jika pendamping gampong mendapat perlindungan, penghargaan, dan dukungan yang cukup, maka mereka akan lebih semangat dalam mendampingi desa. Ini akan berdampak langsung pada kemajuan desa yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera. Pembangunan desa bukan hanya soal program dan dana, tapi juga soal orang-orang yang mau bekerja keras bersama masyarakat. Pendamping gampong adalah bagian penting dari perjuangan. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya ruang bagi pendamping gampong untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya, baik terkait kondisi kerja maupun persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Selama ini, suara pendamping sering kali tidak terdengar dalam proses perumusan kebijakan, padahal mereka memiliki pengalaman langsung yang sangat berharga. Dengan melibatkan pendamping dalam diskusi kebijakan, pemerintah bisa mendapatkan masukan yang lebih nyata dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang peran dan tugas pendamping gampong. Edukasi publik bisa membantu mengurangi salah paham yang akan terjadi, serta mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan mendukung tugas pendamping. Ketika masyarakat memahami bahwa pendamping hadir untuk membantu, bukan untuk mengawasi secara negatif, maka hubungan antara pendamping dan warga akan menjadi lebih harmonis dan produktif. Hal ini tentu akan memperkuat proses pembangunan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan anggaran atau program, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki komitmen, kapasitas, dan keberanian untuk bekerja bersama masyarakat. Dalam konteks ini, pendamping gampong adalah salah satu aktor kunci yang perlu mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan dukungan nyata. Jika kita ingin mewujudkan visi pembangunan yang berpihak kepada rakyat, maka perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi pendamping gampong harus menjadi bagian dari agenda reformasi pembangunan desa ke depan. []