Banda Aceh – Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona di Banda Aceh kian hari semakin meningkat dan saat ini hampir di setiap kecamatan sudah tersebar. Kondisi ini tentunya sangat memprihatikan sehingga diperlukan langkah konkret semacam penyemprotan masal tempat-tempat umum atau sterilisasi Covid secara massal.
“Kami melihat itikad walikota untuk penanganan penyebaran Corona sudah sangat baik, namun kami masih melihat dinas kesehatan dan institusi terkesan lelet dalam merealisasikan amanah walikota tersebut,” ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) M Hasbar Kuba kepada media, Jum’at (27/03/2020).
Menurut Hasbar, dengan kondisi saat ini harus dilakukan penyemprotan massal menggunakan desinfektan di tempat-tempat umum jika tidak penyebarannya akan semakin meresahkan warga.
Namun ironisnya, beberapa lokasi lembaga yang meminta Pemko lakukan penyemprotan justeru belum ada action dari dinas terkait. Apalagi, jika benar saat ini dinas terkait tidak memiliki stok cairan desinfektan.
“Jika dalam 3 hari ke depan juga tidak dilakukan penyemprotan massal, kami minta kepada walikota untuk mencopot kadis kesehatan Banda Aceh, karena terkesan lelet dalam menyediakan kebutuhan warga di tengah status tanggap darurat ini,” tegasnya.
Menurut Hasbar, jika tidak dilakukan segera penyemprotan massal dan penanganan di perbatasan Banda Aceh ini dampak penyebaran covid-19 di Banda Aceh akan lebih memprihatinkan.
“Apa ditunggu warga terkena tiap Gampong atau tiap lorong dulu baru dilakukan penyemprotan tempat-tempat umum di Banda Aceh. Daripada kelamaan dilakukan mendingan walikota copot saja kadisnya jika dalam waktu 3 hari ini juga masih tidak dilakukan. Karena selain merusak nama baik kinerja Walikota juga dapat merugikan publik, jadi ini urgent, daerah lain seperti Aceh Barat sudah ada yang lakukan kenapa Banda Aceh terlalu lambat, kalau alasannya sedang diupayakan, stok bahan sedang tidak ada atau sedang diproses dan seterusnya alasan abal-abal dikemukakan dinas, sementara 3 hari ke depan juga masih tidak ada action ini patut dipertanyakan tingkat kinerja dinas kesehatannya,” jelasnya.
Dia juga meminta agar penyemprotan yang berkemungkinan mengenai warga tidak digunakan cairan wipol pembersih lantai WC. Pasalnya itu dikhawatirkan akan berbahaya bagi kulit. “Jadi cairan yang digunakan harus benar yang aman. Jangan sampai dipakai jenis cairan wipol bahan dasar pembersih lantai WC itu, bisa-bisa akan berbahaya bagi warga,” jelasnya.
Dia juga meminta agar penyediaan alat-alat faskes di kota Banda Aceh anggarannya selangit dan tidak masuk akal.
“Jadi, Walikota harus cek yang ajukan oleh dinas terkait jangan sampai misalkan harga satu buah atau satu liter bahan cairan desinfektan yang harganya 250 ribuan dibikin 600-an, itu bisa Mark up dalam kondisi gawat darurat namanya,”sebutnya.
KPA berharap alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penanganan Corona ini juga harus spesikasinya bagus bukan asal ada.
“Jangan sampai asal ada kemudian tidak melihat kualitas material dan spesikasi yang baik. Ini juga salah walaupun dalam kondisi tanggap darurat. Untuk itu, kami sarankan kepada Walikota terus menggenjot kerja SKPK terkait agar tidak lelet atau asal jadi belaka. Walikota kita minta segera genjot dan evaluasi terus SKPK terkait agar segera melakukan langkah-langkah kongkret, bukan langkah asal jadi dan terkesan asal ada,” tandasnya.
Jika Banda Aceh ingin dicontoh oleh daerah lain dalam penanganan corona maka pemko Banda Aceh harus tunjukkan bahwa upaya kongkret dan nyata yang dilakukan lebih cepat, lebih bermutu, dan tidak terkesan asal ada.
“Kalau walikota geraknya cepat dan berorientasi pada capaian target serta mutu, dinas terkait tetap berupaya sambil menyelam minum air, dan geraknya lambat, maka semua akan sia-sia.”
