BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai Kementerian ESDM RI masih mendiamkan proses alih kelola Migas Aceh di pesisir timur Aceh sebagaimana perintah UUPA dan PP 23 tahun 2015.
Menurut YARA, hal tersebut merupakan upaya pembegalan sebagaimana amanah UUPA dan PP nomor 23 tahun 2023. Kasus ini menyerupai upaya pembegalan hasil Migas Aceh sebagaimana upaya pembegalan terhadap 4 pulau Aceh yang telah diselesaikan dengan bijak oleh Presiden.
Hal ini disampaikan Ketua YARA, Safaruddin, kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu 18 Juni 2025.
Kata Safar, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam minyak dan gas bumi di Aceh, yang dalam pasal 90 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku (a) Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama di darat dan laut di wilayah Aceh sampai dengan dibentuknya BPMA.
Kemudian pada poin (b) menyebutkan; pada saat terbentuknya BPMA, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA.
Serta poin (c) menyebutkan pada saat terbentuknya BPMA, kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pihak lain dialihkan kepada BPMA.
“Kondisi saat ini masih ada Blok Migas di Kuala Simpang Barat, Kuala Simpang Timur dan Rantau Perlak yang di kelola oleh Pertamina dan masih berkontrak dengan SKK Migas. Akibatnya Pemerintah Aceh tidak bisa mengetahui secara pasti berapa pendapatan Migas Aceh pada Blok Migas tersebut,” kata Safar.
“Dalam asumsi kami jika merujuk pada keterangan Fiel Manager Pertamina EP Rantau Field, Blok Migas yang di Kabupaten Aceh Tamiang saja menghasilkan 2.500 Barrel of Oil Per Day (BOPD), maka dalam satu tahun dapat menghasilkan 900.000 bopd, yang jika setelah dipotong $15 biaya listing dari $76 pendapatan kotor, jika dikalikan dengan harga $ saat ini sebesar $1= Rp.18.187 X 900.000 bopd = Rp. 888.666.300.000,-maka negara mendapatkan 70% dari pendapatan bersih tersebut sebesar Rp. 622.066.410.000, dan Aceh mendapatkan 70% dari bagian pendapatan bersih negara yaitu sebesar Rp. 435.446.487.000 X 10 (dari tahun 2015-2025), maka Aceh dari Blok Migas di Aceh Tamiang aja sudah mendapatkan Rp. 4.789.911.357.000,” ujar Safar.
Terkait kondisi tadi, kata Safar, pada tahun 2021 lalu, Asrizal Asnawi (anggota DPRA) menggugat Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina dan BPMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/Jkt.Pst Asrizal meminta agar semuanya mematuhi pasal 90 PP23/2015.
Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 di Jakarta dari gugatan tersebut kemudian lahir kesepakatan berupa; pertama, Asrizal H Asnawi mencabut gugatannya terhadap para tergugat di PN Jakarta Pusat dengan nomor register: 338/Pdt.G/2021/Jkt.Pst. Kedua, para pihak sepakat untuk menjalankan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas di Aceh.
Ketiga, para pihak yang menjadi subjek dalam PP Nomor 23 tahun 2015, akan menjalankan Pasal 90 PP No 23 tahun 2015.
Keempat, para pihak yang berwenang akan membahas implementasi Pasal 90 PP No 23 tahun 2015, yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM, dalam tata waktu yang wajar serta Asrizal H Asnawi dapat mengetahui progress implementasinya.
“Namun proses tersebut tidak berjalan, bahkan Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina tidak menjawab ketika dimintai progres implementasi perdamaian tersebut.”
“Kemudian pada maret 2023, diajukan gugatan yang sama kembali oleh Kepala Perwakilan Aceh Tamiang, Samsul Bahri dan Aceh Timur, Indra Kusmeran. Saat sedang berlangsung persidangan kemudian Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada tanggal 26 Mei 2023 mengeluarkan surat Pengalihan Pengelolaan Sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP di Wilayah Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh dengan ketentuan: pengelolaan Wilayah Kerja bari hasil carved out adalah afiliasi PT Pertamina EP; Usulan term and condition Wilayah Kerja bari hasil carved out tersebut memperhitungkan nilai keekonomian yang sama sebagaimana telah berlangsung dalam kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja pertamina EP yang berlaku efektif pada tanggal 17 September 2025 sampai dengan 16 September 2035; dan tidak boleh ada penambahan beban kewajiban baru bagi afiliasi PT Pertamina EP yang akan menjadi pengelola Wilayah Kerja bari hasil carved out dimaksud,” papar Safar.
Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM tersebut kemudian disusun Term and Condition antara Pertamina EP, SKK Migas dan BPMA, yang kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada Pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan. Walaupun sudah sangat terlambat, namun pada tanggal 30 Oktober 2024, Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA menyetujui termn and codition yang disusun oleh SKK Migas, BPMA dan Pertamina EP dengan afiliasi PT Pertamina EP yaitu PT Pertamina Hulu Energi Aceh Darussalam.
Seharusnya, kata Safar, setelah persetujuan Pemerintah Aceh tersebut, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri untuk Blok Migas tersebut agar segera dilakukan kontrak antara PT Pertamina Hulu Energi Aceh Darussalam dengan BPMA, namun sampai saat ini Kementerian ESDM tidak menindaklanjuti lagi proses tersebut sehingga sampai saat ini Blok Migas di Aceh Tamian dan Aceh Timur masih dalam pengelolaan PT Pertamina EP dan SKK Migas.
“Kami menilai perbuatan mendiamkan proses alih kelola Migas Aceh sebagaimana perintah UU PA dan PP 23 tahun 2015 menyerupai upaya pembegalan hasil migas Aceh sebagaimana upaya pembegalan terhadap 4 pulau Aceh yang telah diselesaikan dengan bijak oleh Presiden,” ujar Safar lagi.
