[Opini] Konflik Identitas dan Syariat di Aceh: Antara Citra Religius dan Tuntutan Sosial

Oleh Ahmad Zakwa Praja. Penulis adalah mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Aceh, sebagai daerah istimewa dengan keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam, kini kembali menjadi sorotan. Bukan karena keberhasilan penerapan syariat dalam membangun moral masyarakat, tetapi karena konflik yang semakin tajam antara nilai-nilai religius konservatif dan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Di tengah tuntutan zaman dan pergeseran nilai-nilai generasi muda, masyarakat Aceh menghadapi dilema besar: mempertahankan identitas sebagai “Serambi Mekkah” atau membuka ruang dialog dan toleransi terhadap keberagaman pandangan dalam kehidupan sosial.

Konflik ini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, namun nyata terlihat dalam kebijakan, wacana publik, hingga tekanan sosial terhadap kelompok tertentu—terutama perempuan, kaum minoritas agama, dan anak muda. Salah satu isu paling mencolok adalah polemik aturan berpakaian, larangan aktivitas malam bagi perempuan, serta maraknya razia syariat oleh Wilayatul Hisbah (polisi syariah). Sementara sebagian pihak mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai Islam, tidak sedikit pula yang mengkritik bahwa penerapan tersebut seringkali melampaui batas keadilan sosial, dan menjurus pada kontrol sosial yang represif.

Konflik ini menjadi semakin kompleks ketika nilai-nilai religius digunakan sebagai standar tunggal dalam menilai moral masyarakat, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang menyertainya. Misalnya, saat seorang perempuan dirazia karena memakai celana ketat, tidak banyak yang bertanya: apakah ia memiliki akses pada pakaian yang layak? Apakah ia diberi edukasi yang memadai soal pilihan busana dalam konteks agama? Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat seringkali hanya bersifat simbolik dan menitikberatkan pada aspek lahiriah, tanpa upaya menyentuh akar masalah sosial yang lebih dalam.

Lebih jauh lagi, ketegangan muncul antara nilai lokal dan universal. Aceh adalah bagian dari Indonesia yang pluralistik, yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, beberapa peraturan syariat di Aceh seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait hak perempuan dan kebebasan berpendapat. Contoh nyata adalah kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual yang dianggap melanggar khalwat (berdua-duaan) sebelum menikah. Kasus seperti ini menciptakan rasa takut dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Muncul pertanyaan: apakah benar bahwa pelaksanaan syariat yang kaku mencerminkan semangat Islam yang sesungguhnya? Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan pembelaan terhadap kaum tertindas. Bila penegakan syariat malah menjadi alat represi, maka perlu evaluasi kritis terhadap bagaimana syariat itu dipahami dan dijalankan di Aceh.

Opini publik di kalangan muda pun mulai berubah. Generasi Z yang lebih terhubung dengan dunia luar dan lebih sadar akan hak-hak individu, mulai mempertanyakan bentuk pelaksanaan syariat yang terlalu konservatif dan tidak adaptif. Mereka bukan menolak Islam, tetapi ingin menjadikan Islam sebagai kekuatan progresif yang mendukung keadilan sosial, kebebasan berpikir, dan kesetaraan gender. Sayangnya, suara mereka sering dianggap menyimpang atau “barat” oleh otoritas agama lokal.

Oleh karena itu, konflik yang sedang terjadi di Aceh bukan hanya soal syariat atau tidak, tetapi tentang bagaimana Islam dimaknai dalam konteks sosial yang dinamis. Apakah Islam akan tetap digunakan sebagai alat kekuasaan dan simbol identitas politik? Ataukah bisa dijadikan inspirasi untuk membangun masyarakat yang adil, manusiawi, dan terbuka?

Sudah saatnya masyarakat Aceh, terutama pemimpin daerah dan tokoh agama, membuka ruang dialog yang jujur dan setara. Pelaksanaan syariat harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan maslahat umat, bukan semata untuk menjaga citra religius. Jika tidak, konflik ini akan terus menjadi bara dalam sekam yang menggerogoti kohesi sosial Aceh dari dalam. []