Jakarta – Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa program transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi diarahkan untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan akan menurunkan 10 peneliti dari UGM ke kawasan transmigrasi Cot Girek untuk memetakan potensi komoditas unggulan yang bisa menarik investasi, khususnya sawit, karet, dan cokelat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman dalam audiensi bersama Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil dan Anggota DPR RI Komisi V, Roeslan di Kantor Kementerian Transmigrasi, hari ini.
“Transmigrasi saat ini adalah tentang menciptakan kawasan ekonomi baru. Kami akan mulai dari data dan potensi nyata di Cot Girek. Targetnya, kawasan ini bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025).
Diketahui Cot Girek telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi sejak 2017, dengan luas 29.000 hektare dan potensi besar di sektor sawit. Namun, ada tantangan seperti lahan gambut seluas 134 hektare yang membutuhkan normalisasi dan perbaikan drainase.
Iftitah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian PU dan Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan (Kemenko IPK) agar pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum di kawasan transmigrasi dapat terintegrasi.
“Dalam Transformasi Transmigrasi sekarang kami ingin mendorong adanya skema kepemilikan lahan berbasis korporasi rakyat agar masyarakat bisa bersama-sama mengelola lahan secara modern, terpusat, dan mendapat pendampingan tenaga ahli,” tegas Iftitah.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil menyambut baik dukungan tersebut dan siap memfasilitasi kerja tim peneliti serta percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi Cot Girek.
“Kami ingin Cot Girek jadi contoh nyata bahwa transmigrasi bisa bangkit sebagai kekuatan ekonomi daerah,” ujar Ismail.
Dengan pendekatan baru ini, transmigrasi diharapkan menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal di seluruh Indonesia, termasuk Aceh Utara.
