Bandung – Wakil Wali Kota Bandung Erwin buka suara terkait giat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang telah meminta keterangannya sebagai saksi dan mengkaji untuk mencegahnya keluar negeri terkait penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Dia mengaku menghormati proses hukum seraya menegaskan komitmennya dalam transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkot Bandung.
“Sebagai pejabat publik, saya memiliki komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Proses hukum harus dihormati dan didukung sepenuhnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” kata Erwin dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (31/10).
Soal dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2025, ia meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari Kejari Kota Bandung terkait perkembangan penyidikan tersebut.
Sejauh ini Kejari Kota Bandung belum menjelaskan secara rinci mengenai dugaan kasus tipikor yang telah naik penyidikan tersebut.
“Saya menyadari beredarnya informasi yang tidak sesuai. Saya mengimbau kepada seluruh pihak untuk menunggu hasil (pemeriksaan/penyelidikan) dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung,” kata dia.
Bantah kabar kena OTT
Dalam keterangan yang sama, Erwin meluruskan kabar beredar yang menyebut dirinya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) kejaksaan terkait kasus dugaan tipikor tetrsebut.
“Saya perlu menyampaikan klarifikasi resmi: Pertama, saya menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Tidak pernah ada peristiwa OTT terhadap saya. Pemberitaan yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,” tegasnya.
Kemudian dia mengonfirmasi bahwa telah memenuhi panggilan kejaksaan untuk memberikan keterangan, namun hanya sebagai saksi. Dia menegaskan kehadirannya adalah bentuk komitmennya menghormati proses hukum yang berjalan.
“Benar bahwa saya (Kang Erwin) memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bandung untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadiran saya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan,” tutur Eerwin.
“Saya percaya bahwa proses hukum harus dihormati dan didukung sepenuhnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” imbuhnya.
Sementara itu, terpisah, Wali Kota Bandung M Farhan buka suara terkait giat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang telah meminta keterangan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi dan mencegahnya keluar negeri.
Farhan menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan Kejari Kota Bandung terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.
Politikus NasDem itu menegaskan tak akan ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan Kejari Bandung.
“Sebagai Wali Kota Bandung, saya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, Jumat.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, tanpa intervensi dalam bentuk apa pun,” imbuhnya.
Dalam perkara ini, Kejari Kota Bandung mempertimbangkan pengajuan pencegahan Erwin melakukan perjalanan keluar negeri. Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkapkan langkah pencegahan tersebut dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran proses hukum yang tengah berjalan.
“Kami pertimbangkan untuk pencegahan ke luar negeri,” ujar Irfan di Bandung, Kamis (30/10) seperti dikutip dari Antara.
Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus sendiri telah memeriksa Erwin selama kurang lebih tujuh jam di kantor Kejari Kota Bandung.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Selain memeriksa Erwin, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya serta melakukan penggeledahan di beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
