BIREUEN – Pengiat kemanusiaan Dr. M Adli Abdullah menegaskan negara harus hadir di masyarakat dan menyelesaikan persoalan apalagi dalam bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra. Negara harus cepat respons menangani persoalan bahkan memetakan sebelum kegaduhan yang bisa merambat ke berbaga aspek termasuk SARA serta nama baik Aceh yang dikenal ringan tangan
“Masalah tarif penyeberangan di Bireuen seperti di Teupin Mane dan lain-lain bisa dicegah jika sejak awal negara dalam hal ini Pemerintah Aceh hadir ke sana,” ungkap Adli, Kamis 11 Desember 2025.
Adli mengingatkan kehadiran negara dalam hal ini Pemerintah Aceh pada titik-titk krusial seperti lokasi penyeberangan yakni negara menyewakan boat warga setempat lalu memberi gaji per hari kepada operator. Dengan demikian, warga yang sudah menderita karena banjir dan longsor tidak perlu lagi mengeluarkan uang satu sen. Disebutkan, warga berinisiatif menyewakan boat karena negara tidak hadir di sana.
“Kita berterima kasih kepada warga yang telah menjadikan botany sebagai jembatan masyarakat dalam berpergian. Padahal ini tugas negara untuk melayani warga. Penjual barang dan jasa yang naikkan harga atau tarif suka-sukanya ada aturan yang mereka bisa dipidanakan.”
Pakar hukum ini menjelaskan, Pemerintah Aceh memiliki uang miliaran tanggap darurat ditambah bantuan uang tunai dari provinsi lain. Disebutkan, sangat boleh di masa darurat ini, anggaran itu itu digunakan untuk membayar operator boat sehingga warga yang sudah terdampak banjir dan longsor tidak perlu lagi membayar uang kepada boat.
“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Bireuen jangan hanya imbau-imbau saja. Buktikan negara hadir di sana. Aceh punya uang dan keluarkan untuk kemashalatan warga,” ajak Adli yang salah satu yang memprakasai cash for work pada 2005.[]
