PWI Minta Pemkab Transparan
SIGLI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta pemerintah kabupaten Pidie agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk salah satunya Belanja Tak Terduga (BTT) paska bencana di Kabupaten Pidie.
Hal itu dikatakan ketua Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Kabupaten Pidie, Firman Zubir kepada Atjehwatch.com Kamis 8 Januari 2025.
Dikatakannya, belanja BTT perlu diketahui publik jangan ditutupi, harus transparan agar publik bisa menilai keberhasilan Pemerintah kabupaten Pidie terkait pengelolaan anggaran dalam masa tanggap darurat paska bencana banjir dan longsor di Pidie.
“Kawan-kawan masih sulit mendapatkan akses informasi belanja-belanja BTT ini, padahal tahun anggaran sudah berakhir,” kata Firman Ketua PWI Pidie.
Diketahui sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie hanya menerangkan bahwa pihaknya sudah menarik uang BTT tahun anggaran Rp 6,5 miliar lebih sejak masa tanggap darurat ditetapkan, 27 November 2025 lalu.
Hingga akhir Desember 2025, BPBD Pidie memastikan hanya mengenakan Rp 5,4 miliar untuk penanganan darurat atau memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak, kelebihannya Rp 1,1 miliar sudah disetor kepada bendahara umum daerah (BUD) setempat.
“Masyarakat perlu tahu, setiap anggaran darurat ini digunakan kemana saja, digunakan untuk apasaja, apakah benar-benar tepat sasaran, semoga tidak ada penyelewengan,” ucap Firman Zubir Ketua PWI Pidie.[Mul]
