JANTHO – Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri didampingi Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP dan Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Besar Rahmadaniaty SSos MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascamusibah banjir dan tanah longsor dengan Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian melalui zoom meeting, Jumat (9/1/2026).
Dalam kesempatan Rakor yang diikuti Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, dan para bupati dan walikota terdampak musibah banjir dan longsor di Sumatera itu, Mendagri Prof Tito Karnavian langsung berdialog dengan para Kepala Daerah yang hadir untuk mengecek indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pascabencana banjir di Sumatera.
Dari Provinsi Aceh, yang diundang adalah Pemerintah Provinsi Aceh bersama 18 kabupaten/kota yang terdampak musibahbanjir, sedangkan dari Provinsi Sumatera Utara diikuti 19 kabupaten/kota dan dari Sumatera Barat diikuti 16 kabupaten/kota. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Mendagri mengharapkan para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaporkan perkembangan daerah masing-masing terkait dengan penanganan dan dampak akibat musibah banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu.
Di hadapan para pimpinan daerah itu, Mendagri Tito Karnavian mengecek terkait pelayanan pemerintahan, layanan publik (fasilitas kesehatan meliputi layanan RSUD dan rumah sakit swasta, puskesmas, dan klinik. Selanjutnya sarana serta prasarana pendidikan, mulai PAUD hingga SMA/SMK), akses darat (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa), perekonomian daerah (pasar, restoran, warung, kedai, kafe, toko-toko di luar pasara serta hotel/penginapan), serta aktivitas sosial masyarakat, termasuk rumah ibadah.
“Semoga kondisi daerah pasca musibahbanjir akan kembali normal. Terima kasih atas kerja keras dari semua Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan tokoh-tokoh masyarakat,” ungkap Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian mengakui, musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat berdampak pada aktivitas perekonomian warga dan pelayanan publik. Namun demikian, Pemerintah Pusat bersama Kementerian terkait serta semuanya stakeholder lainnya segera bergerak cepat dalam penanganan musibah banjir tersebut, sehingga diharapkan perekonomian daerah akan kembali bangkit.
“Jadi, Rakor ini sangat penting agar kita mengetahui langkah-langkah dan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terdampak banjir,” katanya.
