BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Selasa (13/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data lapangan serta menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah dalam menangani dampak bencana banjir besar di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh, M. Nasir menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa terkait peningkatan status bencana menjadi skala nasional harus melalui prosedur regulasi yang ketat dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh terus bekerja maksimal. Saat ini, fokus kita adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor,” ujar M. Nasir.
Dalam pemaparannya, Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan bahwa kondisi pengungsian mulai membaik dengan tersisa 155.000 jiwa dari angka awal yang sempat menembus satu juta orang. Meski dampak banjir secara keseluruhan mencakup 2,5 juta jiwa. Adapun mengenai 31 korban yang masih dinyatakan hilang, ia menegaskan bahwa pencarian telah dihentikan setelah mengikuti seluruh tahapan SOP pencarian dan pertolongan
Guna mengoptimalkan penanganan, Pemerintah Aceh telah membentuk 9 klaster penanganan bencana yang melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO). M. Nasir menegaskan bahwa stok logistik, khususnya beras, dipastikan menjangkau seluruh wilayah terdampak meski terdapat kendala akses dan cuaca.
Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan pemulihan konektivitas akibat putusnya sejumlah jembatan yang memicu kenaikan inflasi. Selain itu, terdapat 456 pos kesehatan yang akan dievaluasi efektivitasnya guna memastikan layanan medis tetap prima.
“Koordinasi terus kita perkuat dengan NGO, TNI AU, Polri, hingga DLHK, termasuk dalam penanganan lumpur di pemukiman dan penyediaan lokasi penumpukan material sisa banjir,” tambah M. Nasir.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Habibi, menyampaikan bahwa mahasiswa telah turun ke lapangan selama 22 hari di tiga wilayah terdampak dan berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp200 juta.
Selama ini adanya hambatan komunikasi yang signifikan antara kalangan akademisi dan pihak eksekutif dalam upaya penanganan pascabencana di Aceh. Menurutnya, selama ini belum terjalin koordinasi yang intensif, baik dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), maupun instansi terkait lainnya.
“Selama ini tidak ada komunikasi yang berjalan baik antara mahasiswa dengan pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan instansi terkait,” ujar Habibi.
Habibi menyayangkan kebuntuan komunikasi tersebut, mengingat mahasiswa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam proses transisi dari darurat ke pemulihan. Kurangnya sinkronisasi ini dinilai dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan dan program rehabilitasi di lapangan.
Namun, Habibi memberikan apresiasi atas terbentuknya ruang diskusi baru yang mempertemukan kedua belah pihak. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi penguatan kolaborasi demi mempercepat pemulihan daerah terdampak.
“Terima kasih sudah disediakan ruang diskusi ini. Harapannya, agar muncul kolaborasi nyata antara mahasiswa dengan Pemerintah Aceh untuk saling membantu dalam proses pemulihan pascabencana,” tutup Habibi.
