Oleh: Jumari
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Aceh Tengah sejak awal dipromosikan sebagai panggung meritokrasi. Bupati berulang kali menyampaikan bahwa yang dicari adalah “sosok pelayan”, bukan sekadar pengisi jabatan. Ia menekankan objektivitas, transparansi, loyalitas, serta keberpihakan kepada putra daerah. Bahasanya luhur. Pesannya kuat. Harapannya pun besar. Namun, ketika proses mendekati garis akhir, publik mulai membaca tanda-tanda yang tidak seirama dengan janji.
Proses Panjang, Informasi Pendek
Tahapan seleksi telah berjalan: Administrasi, assessment, uji kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara. Bahkan karena kondisi kebencanaan di Aceh Tengah, jadwal wawancara yang semula direncanakan akhir November – awal Desember 2025 harus ditunda dan baru dilaksanakan pada 26–27 Desember 2025. Artinya, negara mengakui: bencana adalah faktor serius, bukan tempelan isu.
Namun di sisi lain, publik hanya menerima hasil akhir berupa nama-nama. Tanpa angka. Tanpa skor. Tanpa uraian. Tidak ada publikasi nilai assessment. Tidak ada nilai makalah. Tidak ada nilai wawancara. Yang ada hanya satu kalimat: lulus
atau tidak
Pertanyaannya:
bagaimana publik bisa percaya pada objektivitas jika data dasarnya tidak pernah dibuka?
Transparansi tanpa angka adalah transparansi semu.
Loyalitas yang tak pernah didefinisikan
Bupati menyebut loyalitas sebagai salah satu indikator penting. Bahkan beredar luas bahwa keterlibatan dalam penanganan kebencanaan menjadi salah satu ukuran loyalitas. Ini logis. Pejabat diuji bukan saat rapat, tapi saat krisis. Namun logika itu runtuh ketika publik tidak pernah diberi:
– daftar keterlibatan,
– bukti keaktifan,
– dokumentasi tugas lapangan.
Yang muncul justru kabar sebaliknya: ada kandidat yang nyaris tidak terlihat dalam penanganan bencana, tetapi tetap masuk nominasi. sementara yang aktif, tersingkir. Jika ini benar, maka loyalitas telah kehilangan makna. Ia berubah dari nilai, menjadi alat.
Bencana: Realitas atau Retorika?
Menariknya, bencana di Aceh Tengah bukan hanya latar belakang. Ia sampai menggeser jadwal resmi negara. Wawancara seleksi pejabat tinggi ditunda karena bencana. Ini menunjukkan betapa strategisnya isu ini. Namun ironinya, ketika bencana seharusnya menjadi indikator utama integritas dan kepemimpinan lapangan, ia justru tidak pernah dipotret secara terbuka dalam penilaian.
Ini paradoks: bencana cukup kuat untuk menunda agenda, tetapi terlalu lemah untuk ditampilkan sebagai data. Atau jangan-jangan, bencana hanya dijadikan narasi pembenaran, bukan kriteria penilaian?
Putra Daerah: Simbol atau Substansi?
Janji mengutamakan putra daerah juga terus digaungkan. Ini bukan isu primordial. Ini soal keberlanjutan, soal keberpihakan, soal kepemilikan emosional terhadap daerah. Tetapi lagi-lagi, publik bertanya:
– apakah status putra daerah menjadi variabel penilaian?
– apakah ia diberi bobot?
– atau hanya menjadi pemanis pidato?
Tanpa kejelasan, janji itu tinggal simbol. Dan simbol tanpa substansi hanya akan melahirkan sinisme.
Ketika janji tidak bertemu bukti
Inilah inti persoalan: janji Bupati dan realitas proses tidak bertemu di satu titik. Bupati berkata transparan. Publik melihat tertutup. Bupati berkata objektif. Publik melihat angka disembunyikan. Bupati berkata loyalitas penting. Publik tidak melihat ukuran. Bupati berkata putra daerah diutamakan. Publik tidak melihat mekanisme.
Di sinilah lahir kegelisahan. Bukan karena benci, tapi karena peduli.
Ini Bukan Serangan, Ini Pengingat
Tulisan ini bukan upaya menjatuhkan. Ini upaya mengingatkan. Karena janji yang diucapkan di ruang publik adalah utang moral. Dan utang moral yang tidak dibayar akan menumpuk menjadi ketidakpercayaan.
Aceh Tengah tidak kekurangan figur. Yang sering kurang hanyalah keadilan dalam proses.
Akhir Kata: Jangan Jadikan Seleksi Ini Catatan Gelap
Seleksi JPT Pratama seharusnya menjadi teladan. Bukan bahan bisik-bisik. Bukan sumber kecurigaan. Bukan pula ladang tafsir. Buka nilainya. Jelaskan indikatornya. Tampilkan datanya. Karena hanya dengan itu, janji akan kembali bernyawa. Dan hanya dengan itu, publik akan kembali percaya.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat: bukan tentang siapa yang terpilih, tetapi tentang bagaimana kepercayaan pernah diabaikan.
