BLANGPIDIE – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya menuai sorotan tajam. Sejak program Nasional tersebut berjalan, Satgas MBG dinilai tidak menunjukkan aksi nyata di lapangan.
Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan terhadap dapur MBG, yang seharusnya menjadi jantung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah dapur MBG beroperasi tanpa standar pengawasan yang jelas. Mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, hingga proses distribusi makanan, dinilai luput dari kontrol Satgas MBG.
Ironisnya, keberadaan Satgas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 561 Tahun 2025 tentang penetapan kembali satuan tugas program makan bergizi gratis Kabupaten setempat untuk memastikan program berjalan sesuai pedoman justru nyaris tak terasa.
Ketua YARA Perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi menyebutkan bahwa sejak dapur MBG beroperasi di wilayahnya, tidak melakukan kunjungan rutin atau inspeksi dari Satgas.
“Kami hanya melihat dapur berjalan sendiri. Tidak ada petugas yang datang mengecek atau memastikan makanan yang dibagikan benar-benar layak secara rutin. Selain itu banyak juga sajian menu asal jadi,” ujarnya dalam rilis yang diterima awak media ini, Rabu (14/01/2026).
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius. Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, tujuan mulia tersebut dikhawatirkan berubah menjadi sekadar formalitas program tanpa dampak nyata.
Dikata Shemy, sapaan akrabnya, dalam Surat Keputusan Bupati itu disebutkan Satgas MBG bertugas menyusun rencana aksi daerah Program Makan Bergiai Gratis, melakukan koordinasi pelaksanaan program lintas perangkat daerah.
“Serta menjamin ketersediaan, distribusi dan pengawasan makanan bergizi di sekolah dan masyarakat dan melaksanakan monitoring, evaluasi program secars berkala, dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Bupati dan diteruskan ke Pemerintah Pusat,” kata Shemy.
Selain itu, kata Shemy, Satgas MBG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.
“Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sepanjang tersedia dan dianggarkan, jadi kenapa tidak rutin bekerja,” tanya Shemy.
Dirinya menegaskan bahwa pengawasan adalah kunci utama keberhasilan program berbasis bantuan pemerintah.
Menurutnya, dapur MBG tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kontrol. “Program ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kalau tidak diawasi, kita khawatir kualitas makanan tidak sesuai standar dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, Satgas MBG seharusnya rutin turun ke lapangan, tidak hanya saat awal pembentukan dapur.
“Pengawasan itu bukan seremonial. Harus ada jadwal rutin, laporan terbuka, dan evaluasi berkala. Kalau Satgas tidak bergerak, maka siapa yang menjamin program ini berjalan dengan benar?” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi pengelola dapur MBG, beberapa pihak mengaku kebingungan karena minimnya arahan dan pendampingan.
Salah satu pengelola dapur menyebutkan bahwa mereka hanya menerima petunjuk awal, tanpa pembinaan lanjutan. “Kami bekerja sebatas kemampuan. Tidak pernah ada evaluasi atau koreksi dari Satgas,” katanya.
Program MBG melibatkan dana yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga operasional dapur. Tanpa kontrol yang ketat, publik sulit memastikan apakah anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah agar segera mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Abdya. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan Satgas benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya.
Jika diperlukan, restrukturisasi atau penunjukan personel yang lebih kompeten dianggap sebagai langkah mendesak.
“Program ini bagus, tapi jangan sampai rusak karena kelalaian pengawasan. Pemerintah harus tegas. Kalau Satgas tidak bekerja, lebih baik dibenahi atau diganti,” ujar Shemy.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Satgas MBG Kabupaten Aceh Barat Daya terkait tudingan tidak adanya aksi dan lemahnya pengawasan dapur MBG. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait masih terus dilakukan.
Publik berharap, ke depan Satgas MBG tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan dapur MBG berjalan sesuai standar.
Tanpa pengawasan yang kuat, program Makan Bergizi Gratis di Abdya terancam kehilangan esensinya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
