Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, agar dapat diselesaikan dan dihuni sebelum Ramadhan 1446 Hijriah/2026.
Plt Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Kolonel Infanteri Hery Setiono di Jakarta, Jumat, mengatakan tahap pertama, sebanyak 711 unit huntara dibangun di lima kecamatan berdasarkan hasil validasi data yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara.
“Percepatan pembangunan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan warga dengan kategori rumah rusak berat, hilang, dan hanyut akibat bencana,” katanya.
Sebaran 711 unit huntara meliputi Kecamatan Baktiya, Baktiya Barat, Dewantara, Sawang, dan Seunuddon dengan pembangunan yang terus dikejar agar target waktu tercapai.
Di Kecamatan Seunuddon, pembangunan 84 unit huntara tahap pertama dilakukan di Desa Ulee Rubek Timur dengan memanfaatkan lahan seluas sekitar 14.000 meter persegi.
Ia mengatakan, setiap unit huntara dilengkapi fasilitas dasar, termasuk ruang keluarga, kamar mandi, sanitasi memadai, sumur bor, serta sistem pembuangan limbah sederhana.
Setelah tahap pertama rampung, BNPB akan melakukan pembaruan validasi data untuk menentukan kebutuhan tambahan huntara sesuai hasil pendataan lanjutan.
Selama masa transisi menuju hunian tetap, kata Hery, warga terdampak diberi pilihan menempati huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.
BNPB menargetkan huntara tahap pertama selesai dan mulai ditempati pada akhir Januari, sehingga warga dapat menempati hunian yang lebih layak menjelang Ramadhan.
Hingga 15 Januari 2026, BNPB mencatat pembangunan huntara di Aceh Utara telah diproses sebanyak 4.404 unit, dengan percepatan dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
