JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih berstatus tanggap darurat akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI dengan agenda Pelaksana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 dan isu-isu aktual.
“Tiga provinsi semuanya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi, semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten/kota yang masih tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya,” kata Suharyanto di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Meski sejumlah wilayah di tiga provinsi sudah berstatus masa transisi, BNPB tidak mengurangi bantuan. Pasalnya, ia menegaskan bahwa lembaganya berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
“Yang dimaksud dengan kedaruratan itu adalah siaga darurat, kemudian tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan,” jelas dia.
Ia menambahkan bahwa ketika beberapa daerah ingin memasuki masa transisi, muncul kekhawatiran bahwa dukungan pemerintah akan berkurang.
“Tetapi setelah dijelaskan seperti ini bahwa untuk tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan itu untuk dukungan dari pemerintah pusat lewat BNPB melalui dana siap pakai itu tidak berkurang dan bisa diberikan apabila memang betul-betul dibutuhkan di lapangan,” ucap dia.
“Maka untuk memberikan semangat bagi masyarakat terdampak bahwa ini (bantuan) bergerak terus untuk menuju yang lebih baik akhirnya dari pemerintah provinsi itu sudah menetapkan semuanya menjadi transisi darurat menuju pemulihan,” tambahnya.
