Banda Aceh – Satuan Tugas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPR Aceh, Selasa 14 April 2020, melaksanakan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh.
Acara yang dilaksanakan di ruang serba guna DPRA itu dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.
Hadir dalam rapat itu Sekda Aceh Taqwallah, Kepala Dinas Kesehatan dr Hanif, Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sunawardi, Asisten I Pemerintah Aceh M Jafar, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi dan juga Karo Humas Pemerintah Aceh Muhammad Iswanto.
Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi dan juga soal kesiapan tim medis.
Dalam soal anggaran, Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 kepada DPR Aceh. Menurut Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari dari pos mana yang diambil dan digunakan untuk apa dalam penanganan Covid-19.
Nantinya Pemerintah Aceh diwakili tim TAPA akan menyampaikan kepada DPRA. Menurut Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, hal ini sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.
Terkait soal perbatasan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama denan Pemerintah Kabupaten Kota untuk mempeketat perbatasan. Ada 4 perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu; Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.
Namun, anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra Jauhari Amin menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka.
“Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia. Jauhari meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.
Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka. Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.
Dalam kondisi darurat saat ini, kata dia, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat desa atau Puskesmas agar bisa diisolasi.
Dalam penanganan medis, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan hingga saat ini ada 86 orang yang sudah di tes swab di Aceh. dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan positif virus korona, sedangkan 81 lainnya negatif. Dari 5 yang positif tersebu, 1 orang meninggal, sedangkan 4 lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.
Sedangkan ventilator di RSUDZA hanya berjumlah 4 unit. Biasanya, kata Hanif, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. “Selama ini, dari empat ventilator yang ada baru dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.
Sedangkan terkait dengan laboratorium untuk tes PCR yang berada di Universitas Syiah Kuala dan di Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan. “Rencananya, yang di Lambaro, besok akan kita resmikan,” kata Hanif.
Anggota DPRA dari Fraksi PKS, dr Purnama Setia Budi, meminta agar informasi tentang hasil tes tidak dikeluarkan secara sembarangan atau harus satu pintu. Dia mencontohkan, beberapa informasi hasil postof korona dari rapid tes yang selama ini beredar di masyarakat. “Padahal itu baru rapid tes, belum tes swab. Buktinya ketika dites swab semua negatif. Hasil pemeriksaan itu harus keluar dari gugus tugas, jangan dari penjabat lain,” kata Purnama Setia Budi.
Selain hal-hal itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia. Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown.
“Saya sudah menerima laporan dari Datuk Mansyur dan beberapa orangtua kita di sana. Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” kata Dahlan Jamaluddin[] PARLEMENTARIA
