BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S. Sos MSP menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) kepada 2.065 pegawai Pemkab Abdya di halaman kantor Setdakab setempat, Senin (09/03/2026).
“Yang kita harapkan kepada pegawai Abdya baik ASN, PPPK Paruh Waktu taat kepada Tuhannya, dan bila ini jalan dipastikan akan taat kepada pemerintah,” kata Bupati Dr. Safaruddin.
Diakui ajakan shalat lima waktu dan solat berjamaah ini merupakan kebijakan yang dipaksakan demi menyelamatkan dirinya dan semua masyarakat.
“Bila ada laporan tiga kali pejabat tidak shalat berjamaah, tidak ada tawar menawar langsung saya berhentikan dari jabatan,”tegasnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk ASN dan PPPK PW agar mendirikan solat jamaah sesuai dengan Perbup Abdya Peukong Agama.
“Untuk pertama kali saya ajak seluruh PPPK PW wilayah tempat tinggal Kecamatan Blangpidie, Susoh dan Jumpa agar mengikuti Shalat Tarawih dan Shalat Subuh berjamaah malam ini di Lhueng Asan bersama saya,” minta Bupati Abdya.
“Bila ada yang tidak ikut mohon Plt Sekda Amrizal dan Kepala BKPSDM ibu Hafni catat dan jangan berikan SK,” minta Dr. Safaruddin.
Bupati Abdya Dr. Safaruddin hadir bersama Wakil Bupati Zaman Akli, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, S. Pi, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Kajari Abdya Kardono, SH. MH, Plt Sekda Amrizal. Ia juga menyatakan akan terus memperjuangkan gaji P3K Paruh Waktu agar sesuai dengan standar hidup.
“Tahun ini gaji belum sepenuhnya sesuai yang seperti diharapkan, yang diberikan hari ini kepastian mendapatkan SK, tahun depan kesejahteraan lagi diusahakan,” tuturnya.
Selain itu Bupati Abdya juga meminta kepada PPPK Paruh Waktu agar tidak menjadi Buzer politik apalagi sekarang sudah diangkat sebagai pegawai Pemkab Abdya.
“Saya minta jangan jadi buzer politi, bersikaplah arif dan bijaksana, gunakan media sosial dengan baik,” terang Dr Safaruddin.
Kepala BKPSDM Abdya Hafni Nur Muliana mengatakan, sebanyak 2.065 pegawai terima SK PPPK Paruh Waktu dari 2.083 yang diusulkan ke BKN Pusat. “Ada sekitar 18 tidak dilantik,” terangnya.
Sebanyak 2.065 pegawai itu terdiri dari Tenaga Kesehatan 314 orang, Tenaga Guru 714 orang dan Tenaga Teknis 1.037 orang.
