Banda Aceh – Wakil Gubernur, H. Fadhlullah, SE mengapresiasi MPU Aceh yang telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi MPU Se-Aceh diikuti seluruh Ketua dan Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota Se-Aceh ini. Wakil Gubernur berharap kepada semua ulama yang hadir dapat menyampaikan seluruh proses yang ada di Pemerintah Aceh kepada masyarakat. Hal itu diutarakan saat dirinya membuka secara resmi kegiatan rakor di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba komplek MPU Aceh, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutan tertulisnya, Wakil Gubernur Aceh menyebutkan bahwa rakor ini merupakan sebuah ruang strategis untuk memperkuat sinergi, menyatukan pandangan, serta merumuskan langkah-langkah kedepan dalam mengemban amanah besar membimbing umat di Aceh yang kita cintai ini. Kita semua memahami bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dan terhormat dalam sistem pemerintahan Aceh.
“Dari pemerintah kami berharap semua, kepada seluruh MPU kabupaten/kota se-Aceh yang hadir hari ini agar menyampaikan seluruh proses yang ada di Pemerintah Aceh, sampaikan kepada rakyat yang sebenarnya apa tujuan pemerintah kedepan. Kami hanya menyampaikan tujuan kami adalah untuk memperbaiki Aceh ini akan lebih baik kedepan”, harapnya.
Sebagai lembaga yang lahir dari kekhususan dan keistimewaan Aceh, MPU tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
Peran ini menjadi semakin krusial ditengah dinamika sosial yang terus berkembang, yang menuntut kehadiran ulama sebagai penuntun arah, penyejuk suasana, sekaligus perekat persatuan umat.
Menyahuti dilema MPU Kabupaten/Kota Se-Aceh yang krisis anggaran, Wagub berharap agar setiap daerah yang ingin memajukan agama harus didukung oleh anggaran karena menurutnya kunci semuanya ada pada anggaran.
“Memang kita tahu bahwa setiap daerah yang ingin memajukan agama harus didukung oleh dana, apapun yang kita kerjakan kuncinya adalah di dana. Kami sangat mendukung dan mendorong kabupaten/kota bahwa kita satu-satunya provinsi yang punya kekhususan keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam maka harus dan wajib didukung oleh semua kabupaten/kota”, lanjutnya.
Sementara itu, Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali yang akrab disapa Abu Faisal menjelaskan kegiatan rakor ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap awal tahunnya. Dari rakor yang mengangkat tema “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, Abu Faisal berharap agar sinergitas MPU Provinsi dengan MPU Kabupaten/Kota bisa searah dalam membina umat.
“Hal utama yang ingin kita hasilkan adalah membangun sinergitas antara MPU Provinsi dengan MPU Kabupaten/Kota ditingkat majelis dan juga ditingkat Kepala Sekretariatnya, agar seiya-sekata dalam hal membina umat kita dari berbagai banyak hal, pengaruh narkoba, pornografi dan sebagainya yang menjadi tupoksi MPU itu. Jadi setiap tahun kita lakukan rakor ini”, jelas Abu Faisal.
Sebelumnya Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., MH dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi lembaga MPU di provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU.
“Yang kedua untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis lembaga MPU dalam meningkatkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Yang ketiga untuk merumuskan program kerja dan rekomendasi strategis guna memperkuat fungsi kelembagaan MPU sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota serta DPRA dan DPR Kabupaten/Kota”, sebutnya.
Rakor yang berlangsung sehari penuh ini diikuti sebanyak 76 peserta dari unsur Ketua dan para Wakil Ketua MPU Aceh, Anggota MPU Aceh, Ketua MPU Kabupaten/Kota Se-Aceh, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Ketua Badan Otonom MPU Aceh, para Kepala Sekretariat MPU kabupaten/kota se-Aceh, serta Kabag dan Kasubag di lingkungan Sekretariat MPU Aceh.
