Jakarta – Meski pemerintah Israel dan Lebanon dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata selama 10 hari mulai Kamis (16/4), seperti diungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, masyarakat Israel menolak damai. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon dianggap masyarakat Israel sesuatu yang sia-sia.
Kesepakatan ini dicapai usai pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.
Namun, gencatan senjata ini bukan sesuatu yang diinginkan masyarakat Israel. Klaim tersebut diungkap pengamat politik yang berbasis di Jaffa, Tel Aviv, Abed Abou Shhadeh.
Shhadeh mengatakan orang-orang di kota-kota Israel, terutama di bagian utara, tidak gembira dengan gencatan senjata dan rencana perjanjian perdamaian antara Israel dan Lebanon.
“Kata ‘perdamaian’ tidak pernah ada dalam leksikon politik Israel selama 15 tahun terakhir,” ujar Shhadeh dikutip dari Al Jazeera, Kamis (16/4).
“Akal sehat [manusia seharusnya] mengatakan bahwa setiap negara harus bercita-cita untuk berdamai dengan tetangganya. Sayangnya, di kalangan publik Israel, tidak ada yang berbicara tentang perdamaian. Tidak ada yang berbicara tentang negosiasi diplomatik yang sebenarnya,” ucapnya menambahkan.
Pembantaian Sabra Shatila
Kekejaman Israel di Lebanon bukanlah yang pertama. Pada Juni 1982, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sharon.
Sharon, seorang tokoh garis keras yang terkenal, ingin menghancurkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), perwakilan rakyat Palestina yang diakui secara internasional, yang saat itu bermarkas di Lebanon, demikian dilansir laman Institute for Middle East Undersatanding.
Militer Israel maju hingga ke ibu kota Beirut, mengepung dan membombardir bagian barat kota itu dengan ganas, tempat markas besar PLO berada dan kamp pengungsi Palestina Shatila serta lingkungan Sabra yang berdekatan.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Presiden AS Ronald Reagan, PLO mengevakuasi Lebanon pada awal September dengan jaminan tertulis dari AS bahwa ratusan ribu warga sipil Palestina yang mereka tinggalkan akan aman.
Tentara Israel dibantu milisi Lebanon menembaki siapa saja yang bergerak di gang-gang dan membunuh seluruh keluarga saat mereka makan malam setelah mendobrak pintu rumah mereka.
Banyak yang terbunuh di tempat tidur saat mereka tidur, dan kemudian ditemukan di banyak apartemen anak-anak yang berusia tidak lebih dari tiga dan empat tahun, basah kuyup dalam piyama mereka dan selimut mereka berlumuran darah.
Dalam banyak kasus, para penyerang memotong organ tubuh korban mereka sebelum mengeksekusi mereka. Mereka membenturkan kepala beberapa bayi ke dinding. Para wanita diperkosa sebelum mereka dibunuh. Para pria diseret dari rumah mereka dan dieksekusi di jalan.
Jonathan C Randal, mantan wartawan New York Post dan lama bertugas di Lebanon dalam bukunya “Tragedi Lebanon” menuliskan tragedi, bahkan semua binatang yang ditemui seperti anjing dan kucing pun ikut dibunuh.
Pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982 mengakibatkan kematian sekitar 2.000 hingga 3.500 warga sipil Palestina dan Lebanon.
Tak ada hukuman bagi para pelaku kejahatan ini. Bahkan, Sharon terpilih sebagai PM Israel pada 2001 silam. Selang empat tahun kemudian, dia mengalami stroke ringan hingga dirawat di rumah sakit Yerusalem.
Dalam bukunya, “Sabra dan Shatila: September 1982”, jurnalis dan sejarawan Palestina Bayan Nuwayhed al-Hout mendokumentasikan setidaknya 1.300 korban yang disebutkan namanya dan memperkirakan maksimal 3.500 orang tewas.
Namun, seluruh korban tak pernah mendapatkan keadilan hingga kini. Sementara para pelaku melenggang lolos dari hukuman. Ariel Sharon bahkan naik jadi Perdana Menteri Israel.
Namun dia jatuh sakit selama delapan tahun hingga koma. Selama koma, Sharon tergantung pada mesin dan peralatan kesehatan di tubuhnya hingga akhirnya tewas pada 11 Januari 2014. Sebutan “Penjagal dari Beirut” tetap melekat hingga kematiannya.
