BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Analis Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penandatanganan Persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tungkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Menurut Nasrul, sikap tersebut merupakan upaya penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang terjadi pada era pengelolaan Gas Arun.
Ia menilai rencana penggunaan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) di tengah laut yang diusulkan Mubadala Energy dan SKK Migas berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
“Pengolahan gas harus diintegrasikan ke darat melalui fasilitas pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Infrastruktur yang sudah tersedia di kawasan tersebut merupakan aset strategis yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” kata Nasrul.
Ia menegaskan Aceh tidak boleh kembali menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber daya alamnya sendiri. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketimpangan manfaat ekonomi dari sektor migas telah meninggalkan persoalan sosial dan ekonomi yang panjang.
Menurut Nasrul, investasi tetap diperlukan, namun harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Investasi harus menghadirkan nilai tambah bagi daerah. Menghidupkan ekonomi darat melalui KEK Arun merupakan langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan martabat masyarakat Aceh,” ujarnya.
Selain mendukung sikap Gubernur Aceh, Nasrul juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Pemerintah Aceh dalam proses negosiasi pengembangan Blok Andaman.
Ia menilai Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim PoD daerah agar memiliki kapasitas teknis dan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi pembahasan dengan pemerintah pusat maupun perusahaan migas.
“Aceh membutuhkan tim yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga menguasai aspek teknis, ekonomi energi, dan diplomasi investasi. Dengan demikian kepentingan masyarakat Aceh dapat diperjuangkan secara ilmiah, legal, dan profesional,” katanya.
Nasrul menegaskan bahwa pengembangan Blok Andaman harus menjadikan masyarakat Aceh sebagai penerima manfaat utama melalui penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar proyek.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi Pemerintah Aceh dan masyarakat sebelum mengambil keputusan final terkait PoD I Blok South Andaman.[]
