Oleh Anisa Boangmanalu. Penulis adalah mahasiswi dari UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe.
Abad ke-12 dan ke-13 dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan Indonesia, terutama di Indonesia. Perdagangan laut yang berkembang pesat saat itu merupakan salah satu faktor yang mendorong perluasan kerajaan-kerajaan tersebut. Para pedagang Muslim dari Arab, India, Persia, dan Tiongkok berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya mendorong penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama Sumatra, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Islam tidak tiba di Indonesia secara serentak; beberapa daerah sudah mengenal Islam sejak dini, sementara yang lain belum (“Sejarah Nusantara pada era kerajaan Islam,” t.t.).
Menurut para sejarawan Islam, Pulau Sumatra adalah tempat pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Islam diperkirakan masuk ke wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Kepulauan Maluku, sekitar abad ke-14 Masehi. Peristiwa ini juga sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Sekitar tahun 1550 Masehi, proses Islamisasi mulai berlangsung di Kalimantan, terutama di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, sejak abad ke-15 Masehi, para pedagang Muslim telah berdatangan ke Pulau Sulawesi, khususnya di wilayah bagian selatan. Komunitas Muslim ini mulai membangun kerajaan Islam pada sekitar abad ke-12, dengan beberapa di antaranya—seperti Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, dan Paga—tercatat pernah ada di berbagai wilayah Nusantara.
Kerajaan Pasai terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Lhokseumawe atau Aceh Utara, di pesisir timur laut Aceh (yang sebelumnya dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam hingga tahun 2001). Kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Indonesia secara tradisional menganggap Pasai sebagai pusat penyebaran Islam (Badri Yatim, t.t.). Pada abad ke-14 dan ke-15, Samudera Pasai, sebuah kesultanan Islam awal di pesisir timur laut Sumatra, terkenal sebagai pusat perdagangan internasional yang penting (Hall, 2017).
Menurut “Hikayat Raja-Raja Pasai”, Meurah Silu (Malikussaleh) melihat seekor semut besar seukuran kucing, dan dari situlah nama Samudra Pasai berasal. Awalnya, orang-orang yang belum memeluk agama Islam menangkap dan memakan semut tersebut. Oleh karena itu, ia memberi nama “samudra” (laut) pada tempat itu. Tidak semua orang mempercayai kisah legendaris ini. Sebagian orang berpendapat bahwa kata “Samudra” berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti “laut”. Kini diyakini bahwa kata “Pasai” berasal dari istilah Persia ‘Parsee’ atau “Pase”. Pada masa itu, Kepulauan Indonesia mengalami arus masuk pedagang Muslim besar dari Persia dan India, yang kadang-kadang dikenal sebagai Gujarat. Dari abad ke-13 hingga abad ke-16, Sumatera menjadi tempat berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai (Fitriani dkk., 2022).
Setelah menganut agama Islam, Meura Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh (Malikussaleh) dan mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Wilayah pertama di Nusantara yang dikunjungi para pedagang dan pelaut adalah wilayah kerajaan ini. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis di jalur perdagangan global, dekat dengan kota besar Aceh, Lhokseumawe, di pesisir utara Sumatera. Penyebaran Islam di seluruh kepulauan Indonesia sangat dibantu oleh Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, yang muncul dari proses Islamisasi di wilayah pesisir yang sering dikunjungi pedagang Muslim setelah abad ke-7 M, juga disebut sebagai kerajaan Islam pertama di kepulauan Indonesia (Susmihara, 2018). Pemberian sebutan “Sultan” pada Malik As-Saleh tersebut memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebuah gelar jabatan dalam unsur pemerintahan kerajaan yang berarti pemimpin politik tertinggi.
Pembahasan
Berdasarkan wawancara langsung dengan kurator Museum Islam Samudra Pasai, Sukarna Putra, yang aktif di lembaga riset pelitian sejarah Samudra Pasai yaitu Center for Information of Samudra pasai Heritage ataupun CISAH pada 17 Juni 2026, diketahui bahwa beberapa artefak sejarah, terutama batu nisan, menyebutkan jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh individu-individu yang hidup pada masa Samudra Pasai, meskipun gelar-gelar mereka belum didokumentasikan secara sistematis dan menyeluruh, dan belum ada kerangka struktural yang komprehensif untuk mengklasifikasikan secara utuh para individu tersebut maupun strata sosial masyarakat pada masa itu.
Seorang sultan memimpin sejumlah wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks Samudra Pasai, seorang sultan memperluas kekuasaannya ke berbagai lokasi lain di Asia Tenggara selain memerintah atau mengawasi wilayah yang dikuasainya di satu lokasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa utusan dari para sultan Samudra Pasai yang ditempatkan di tempat lain. Kesultanan Islam Lemuri adalah salah satunya. Desa Kampung Lamreh di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar—di Aceh Besar—merupakan tempat berdirinya Kesultanan Islam Lemuri. Kesultanan Islam Lamuri terletak di sana.
Otoritas politik tertinggi di Kesultanan Islam Lemuri pada abad pertengahan Samudra Pasai dikenal sebagai Malik. Dengan demikian, Sultan adalah penguasa tertinggi, sedangkan Malik adalah raja. Dengan kata lain, Sultan menunjuk gubernur di berbagai lokasi, termasuk provinsi-provinsi lain, sama seperti presiden yang memiliki gubernur di bawahnya. Ada beberapa kriteria syarat sebenarnya seseorang itu bisa menempatkan dirinya sebagai sultan. Salah satunya dituliskan oleh seorang tokoh Muslim terkenal, yaitu Imam Jaldin Assyuti. Beliau menuliskan dalam kitab Husnul Muhadarah, jadi disebutkan di situ, ada kriteria utama seseorang itu boleh menyandarkan dirinya sebagai sultan.
- Harus memiliki paling sedikit 10.000 bala tentara perang.
- Setiap sultan itu harus berada di garda terdepan dalam melakukan jihad fisabilillah setiap setahun minimal sekali,
- Setiap sultan, kawasannya setiap waktu ataupun setiap tahun itu semakin meluas tidak boleh stagnan, apalagi menyempit.
Sebagai sultan, harus memenuhi syarat tersebut. Di Samudra Pasai ini ada sekitar 22 orang sultan yang memerintah dalam rentang waktu lebih kurang 250 tahun, dimulai oleh Sultan al-Malik al-Saleh sebagai pendirinya sampai yang terakhir, yaitu Sultan Zainal-Abidin IV, bin Sultan Mahmud, bin Sultan Zainal-Abidin II, bin Sultan Ahmad II, bin Sultan Ahmad I, bin Sultan Muhammad I, bin Sultan al-Malik al-Saleh, yang meninggal pada 17 Muharam tahun 923 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1517 Masehi.
Jadi, Sultan pertama itu meninggal pada 96 Hijriah; Sultan terakhir meninggal pada 923 Hijriah. Dalam rentang waktu tersebut, ada sekitar 22 orang Sultan yang ada di Samudra Pasai. Sultan itu tentu tidak berdiri sendiri; harus ada kabinet pemerintahannya. Struktur kabinet itu belum terekam secara sempurna bagaimana kedudukan-kedudukan tokoh-tokoh ini yang membidangi tentang ini dan seterusnya itu belum-belum ada informasi yang lebih aktual, yang lebih ilmiah yang bisa kita bertanggung jawabkan. Tapi ada beberapa tokoh yang menyandang predikat tertentu. Seorang raja ataupun sultan harus memiliki perdana menteri. Di sini ada dua penyebutan untuk perdana menteri yang makamnya telah ditemukan. Yang pertama disebut Sadrul-Akabir. Sadrul-Akabir itu artinya pengawal para pembesar. Jadi, dalam sejarah Islam, Sadrul-Akabir itu jabatannya setingkat dengan perdana menteri.
Di Aceh Utara, ditemukan seorang tokoh bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Abi Ja’far al-Mansur al-Mustansirbillah Amirul Mu’min al-Khalifatul Abbasi. Beliau menyandang gelar Sadrul-Akabir, yaitu perdana menteri masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin ke-1. Makamnya dekat dengan Makam Sultanah Nahrasiyah. Disebut juga dengan makam Sidi Abdullah. Beliau keturunan dari dinasti Abbasiyah, khalifah di Bagdad. Kemudian, ada seorang tokoh yang juga jabatannya adalah perdana menteri. Pada batu nisannya disebut Al-Malik al-Abdal. Raja yang utama dalam sejarah Islam juga Malik Al-Afdal. Itu sebutan untuk jabatan perdana menteri. Nama tokoh tersebut adalah Padar Khanawat Awal Nur yang meninggal pada tahun 1500 awal.
Dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, seorang penguasa tidak selalu memiliki putra mahkota di antara beberapa anak yang salah satu di antaranya diprioritaskan untuk menjadi penerusnya, sehingga disebut putra mahkota. Pada awal masa pemerintahan Sultan Al-Malik as-Saleh, Sultan Malik at-Tahir, Sultan Ahmad, Sultan Zainal Abidin, dan Nahrasiyah semuanya memiliki sistem yang sama: masing-masing dari mereka harus memiliki putra mahkota. Secara otomatis, setelah wafatnya ayahanda, jabatan tersebut turun kepada anak tersebut, yang kemudian langsung menyandang gelar Sultan. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Rauf Badhar, Sultan Zainal Abidin yang kedua, terdapat banyak putra mahkota yang menyebabkan para anak tumbuh dengan kekuasaan yang silih berganti. Anak dari para Sultan akan meneruskan gelar Sultan setelah ayahandanya atau ibundanya telah wafat jika ia melanjutkan kepemimpinannya.
Penutup
Jika seseorang memenuhi beberapa persyaratan penting, seperti memiliki wilayah yang terus berkembang, aktif memimpin dalam pertempuran, dan memiliki kekuatan militer yang mumpuni, ia dapat dinobatkan sebagai sultan. Ketika penguasa sebelumnya dalam suatu monarki wafat, putra mahkota biasanya mewarisi gelar sultan. Namun, pada beberapa masa pemerintahan, putra-putra sultan bergantian memegang kekuasaan karena banyaknya putra mahkota. Akibatnya, legitimasi kekuasaan, kepemimpinan, dan kekuasaan di bawah kendalinya merupakan faktor-faktor yang menentukan gelar sultan selain garis keturunan.
