BANDA ACEH – Delapan bulan setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Aceh, gelombang kritik terhadap Pemerintah Aceh kembali menguat. Aliansi Rakyat Aceh bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai proses pemulihan berjalan lambat, minim transparansi, dan belum menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat terdampak.
Kekecewaan mahasiswa tidak hanya tertuju pada lambannya penanganan pascabencana, tetapi juga pada sikap Gubernur Aceh yang disebut belum pernah menemui massa aksi meski demonstrasi telah berlangsung tiga kali, mulai dari aksi penolakan pencabutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga tuntutan percepatan pemulihan pascabanjir.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung politik. Kami datang membawa suara masyarakat yang hingga hari ini masih menunggu kepastian. Seorang pemimpin semestinya hadir mendengar langsung rakyatnya, terutama ketika mereka sedang menghadapi musibah,” kata Ketua DEMA UIN Ar-Raniry, Darys Waldani, Senin (6/7/2026).
Menurut Darys, delapan bulan merupakan waktu yang cukup untuk memperlihatkan arah kebijakan pemulihan. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI, masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah.
Mahasiswa mencatat sedikitnya delapan persoalan utama. Mulai dari belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat, aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan yang dinilai masih mengancam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga minimnya transparansi penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
Selain itu, mereka juga menyoroti belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci penyaluran anggaran bencana dari pusat ke daerah, distribusi bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, dugaan pemborosan anggaran melalui program yang dianggap tidak mendesak, pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta lemahnya lobi Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sorotan terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan di kawasan DAS menjadi salah satu isu yang paling keras disuarakan. Mahasiswa menilai pemerintah harus berani mengevaluasi bahkan mencabut izin usaha yang diduga memperburuk kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko banjir di masa mendatang. Mereka menegaskan bahwa pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga harus menyelesaikan akar persoalan ekologis.
Atas berbagai persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, menerbitkan regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran anggaran bencana secara jelas, serta menghentikan program-program yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Sementara kepada Pemerintah Aceh, mereka menuntut pencabutan izin pertambangan dan perkebunan di kawasan DAS, membuka secara transparan penggunaan anggaran penanganan banjir, memastikan bantuan tepat sasaran, mengambil langkah hukum terkait kebijakan JKA, serta lebih serius memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi Aceh.
Darys menegaskan aksi mahasiswa tidak akan berhenti sampai pemerintah menunjukkan langkah konkret.
“Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan sekadar janji atau seremoni, tetapi keberanian mengambil keputusan, keterbukaan anggaran, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Selama itu belum terwujud, kami akan terus mengawal dan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Aceh belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan tuntutan yang disampaikan Aliansi Rakyat Aceh bersama DEMA UIN Ar-Raniry dan BEM UI. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Aceh untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan atas berbagai tudingan tersebut.
