MEUREUDU – Pemerintah pusat mulai mengakselerasi pemulihan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Pidie Jaya pascabencana hidrometeorologi yang merusak ribuan hektare tambak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 745 hektare tambak kategori rusak ringan selesai direhabilitasi pada akhir Agustus 2026 agar masyarakat dapat segera kembali membudidayakan udang dan memulihkan roda perekonomian.
Langkah percepatan itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP, Dr. Ir. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.E., bersama Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, saat penyebaran benih udang dan Penyerahan pakan kepada kelompok petani tambak di Pangwa. Jum’at 24 Juli 2026
Menurut Andy, hasil pendataan menunjukkan sekitar 1.700 hektare tambak di Pidie Jaya terdampak bencana, dari total tersebut, sekitar 755 hektare mengalami kerusakan ringan, sekitar 700 hektare rusak sedang, sedangkan sisanya masuk kategori rusak berat.
Alih-alih menunggu seluruh kerusakan ditangani sekaligus, KKP memilih strategi bertahap dengan memprioritaskan tambak yang paling cepat dipulihkan agar aktivitas ekonomi masyarakat segera bergerak kembali.
“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali beroperasi, oleh karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy.
Ia menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi dari kemampuan petambak kembali menghasilkan panen dan memperoleh pendapatan.
KKP memperkirakan setiap hektare tambak mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per siklus. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare.
Angka tersebut diharapkan menjadi modal awal kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Andy mengungkapkan percepatan rehabilitasi dilakukan melalui realokasi anggaran internal KKP, bukan menunggu anggaran rehabilitasi yang masih berproses di pemerintah pusat.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan mata pencaharian.
“Kami melakukan efisiensi dan realokasi anggaran internal agar pemulihan bisa segera berjalan, kami tidak ingin masyarakat harus menunggu terlalu lama,” katanya.
Ia juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa pungutan biaya dan meminta masyarakat serta media ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Kalau ada informasi atau dugaan penyimpangan di lapangan, silakan sampaikan kepada kami. Program ini tidak dipungut biaya apa pun,” tegasnya.
Selain rehabilitasi, KKP akan menugaskan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendampingi petambak hingga masa panen sebagai upaya menjamin keberlanjutan program.
Dalam pada itu, Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid menyebut langkah KKP menggunakan realokasi anggaran internal sebagai keputusan cepat yang patut diapresiasi.
Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran rehabilitasi yang masih dalam proses administrasi, pemulihan tambak berpotensi mengalami keterlambatan.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan realokasi anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, serta seluruh jajaran Dinas Perikanan.
“Bukan hanya membangun kembali tambak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar bisa kembali berproduksi dan mandiri. Itu tujuan utama program ini,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan rehabilitasi berjalan tepat sasaran, selesai sesuai target akhir Agustus, serta benar-benar diikuti dengan pemulihan produksi.
Keberhasilan program tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur efektivitas penanganan pascabencana di sektor perikanan, khususnya bagi ribuan petambak yang menggantungkan hidup pada usaha budidaya udang di Pidie Jaya.[Mul]
