Banda Aceh – Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat ketahanan air sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Aceh. Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Sumber Daya Air bertema “Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Air dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan” yang digelar Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air (HIMPESDA) Provinsi Aceh di Aula Dinas Pengairan Aceh, Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Seminar yang diikuti 309 peserta secara luring dan daring itu turut mengangkat tema besar “Build Back Better: Kontribusi Masyarakat dalam Pemulihan Bencana Hidrometeorologi Aceh”, sebagai refleksi pentingnya membangun kembali sektor sumber daya air dengan lebih tangguh setelah bencana.
Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Aceh M.Nasir Syamaun, membuka kegiatan sekaligus menjadi keynote speaker. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya HIMPESDA Provinsi Aceh sebagai organisasi profesi yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya air di Aceh.
“Pemerintah Aceh memberikan apresiasi atas terbentuknya HIMPESDA Provinsi Aceh. Kami meyakini hadirnya organisasi profesi ini akan menjadi kekuatan baru dalam mendukung pembangunan sumber daya air melalui peningkatan kompetensi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyediaan ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Erwin.
Menurutnya, tantangan pengelolaan sumber daya air saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan air bagi masyarakat, tetapi juga menyangkut upaya pengendalian banjir, mitigasi kekeringan, konservasi daerah aliran sungai, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola sumber daya air menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat.
Seminar tersebut menghadirkan Ketua Umum HIMPESDA Pusat Ir. Djarot Widyoko, Ketua HIMPESDA Aceh Ir. Variadi, S.T., M.Eng., serta dihadiri para pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pemerhati sumber daya air.
Sementara itu, Ketua HIMPESDA Aceh Ir. Variadi mengatakan organisasi profesi tersebut dibentuk sebagai wadah berhimpunnya para profesional di bidang sumber daya air untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat jejaring, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan di Aceh.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya air saat ini memerlukan pendekatan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengingat tantangan perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.
“HIMPESDA ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan gagasan, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan sumber daya air di Aceh semakin profesional dan berkelanjutan,” ujar Variadi.
Sementara itu, Ketua Umum HIMPESDA Pusat Ir. Djarot Widyoko menekankan pentingnya memperkuat peran tenaga profesional dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi.
Usai seminar, kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi HIMPESDA di Provinsi Aceh atau Sosialisasi Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air. Selain Variadi dan Djarot Widyoko, sosialisasi menghadirkan narasumber Trinanda Septian dari Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Seminar ini dinilai memiliki relevansi kuat dengan kondisi Aceh yang masih menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, abrasi pantai, hingga kekeringan di sejumlah wilayah. Perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim menyebabkan intensitas hujan ekstrem semakin sulit diprediksi, sehingga pengelolaan daerah aliran sungai, waduk, embung, jaringan irigasi, serta konservasi kawasan hulu menjadi semakin penting.
Dalam konteks tersebut, konsep Build Back Better tidak hanya dimaknai sebagai membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut lebih tangguh, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
Melalui forum ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya air yang mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, serta pembangunan berkelanjutan di Aceh.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia setiap tahun, dengan banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan tata kelola sumber daya air dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh.[]
