MEUREUDU – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie Jaya, Nora Monica, S.H., CPLA, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pidie Jaya, Provinsi Aceh, untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur untuk memulihkan tambak, sawah, serta lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.
Pemulihan tersebut, dinilai mendesak untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi dan membangkitkan perekonomian masyarakat pascabencana.
Nora Monica menegaskan, pemerintah tidak hanya pada perencanaan dan wacana, tetapi harus memastikan bantuan serta dukungan alat berat benar-benar dirasakan masyarakat pascabencana.
“Pemkab Pidie Jaya harus bergerak cepat. Normalisasi tambak dan pembersihan lahan pertanian mesti menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali produktif dan memulihkan penghasilan. Pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada wacana dan janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” tutur Nora Monica, di Meureudu, Pidie Jaya, Senin (19/10/2026).
Desakan ini dinilai relevan. Mengingat, kata Nora Monica, Pemkab Pidie Jaya telah menerima 66 unit alat berat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan tersebut harus dioptimalkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh 1 tahun yang lalu.
YARA meminta agar seluruh dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, terarah, dan tepat sasaran demi mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Pidie Jaya pascabencana banjir November 2025 lalu, berdampak pada 1.625 hektare lahan pertanian, terdiri atas 1.225 hektare rusak ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat. Sementara itu, luas tambak terdampak mencapai 1.700 hektare, dengan 745 hektare rusak ringan, 300 hektare rusak berat, dan sisanya rusak sedang.
Salah satu kawasan yang memerlukan penanganan segera dan terukur berada di Dayah Kleng, Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
Dari hasil peninjauan Pemkab setempat menyebutkan, menunjukkan tambak di kawasan tersebut dipenuhi endapan lumpur dan mengalami kerusakan tanggul sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.
Menurut Nora Monica, pemulihan tambak tidak cukup hanya dengan penyaluran benih. Pemerintah harus segera mengeruk sedimentasi, membersihkan material organik, memperbaiki tanggul, serta memulihkan saluran pengairan agar tambak masyarakat kembali produktif pascabencana.
“Jangan sampai tambak dibersihkan tanpa pembenahan menyeluruh, lalu masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemulihan harus dirancang agar tambak benar-benar bisa berproduksi dan memberikan pendapatan bagi masyarakat,” ujarnya.
YARA juga mendesak dinas terkait menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat, dengan pelaksanaan yang terukur serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Bagi YARA, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup diukur dari jumlah alat berat yang tersedia atau lahan yang dibersihkan, tetapi dari pulihnya kegiatan ekonomi dan kembalinya masyarakat memperoleh penghasilan.
“Dukungan pemerintah pusat harus menjadi pengungkit percepatan pemulihan, bukan sekadar angka dalam laporan. Pemkab Pidie Jaya harus membuktikan kehadiran negara melalui kerja nyata agar masyarakat pesisir dan petani dapat bangkit kembali,” kata Nora Monica.
