Aceh Selatan– Arah perjuangan sejumlah pengurus Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3-ABAS) mulai dipertanyakan. Di tengah menguatnya aspirasi masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam yang menginginkan kedua daerah tersebut masuk dalam wilayah calon Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), justru muncul sikap sejumlah pengurus yang dinilai lebih bersemangat menyuarakan kepentingan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Kondisi ini mengundang tanda tanya di kalangan masyarakat Barat Selatan Aceh (Barsela). Tokoh masyarakat Barsela, Farid Wajidi, secara terbuka mempertanyakan konsistensi dan arah perjuangan pengurus KP3-ABAS yang menurutnya seharusnya berada di garda terdepan mempertahankan keutuhan delapan kabupaten/kota dalam rancangan CDOB ABAS.
“Sebagai warga Barat Selatan Aceh, sangat aneh melihat pengurus KP3-ABAS justru terlihat bersemangat menjadikan dirinya sebagai corong atau juru bicara ALA. Seharusnya mereka lebih antusias memperjuangkan dan mempertahankan CDOB ABAS dengan delapan kabupaten/kota, bukan malah terkesan ikut mendorong wilayahnya masuk ke calon provinsi lain,” ungkap Farid di Tapaktuan, Senin (2/11/2026).
Farid menilai, fenomena tersebut menjadi sesuatu yang sulit dipahami dalam dinamika perjuangan pemekaran daerah.
“Baru kali ini kita menemukan pengurus pergerakan CDOB yang justru terlihat tidak mempermasalahkan, bahkan terkesan senang apabila wilayah yang seharusnya diperjuangkan masuk ke dalam calon provinsi lain. Ini tentu mengundang pertanyaan besar: ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Singkil dan Subulussalam secara teritori dan berkerabat dekat sekaligus Punya Ikatan Historis dengan Barsela
Farid menegaskan, wacana memasukkan Aceh Singkil dan Subulussalam ke dalam wilayah ALA tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan pemenuhan persyaratan administratif pembentukan provinsi baru.
Menurutnya, terdapat ikatan sejarah, budaya, geografis, dan emosional yang kuat antara kedua daerah tersebut dengan kawasan Barsela. Kedekatan itu, kata dia, telah berulang kali disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Barat Selatan Aceh.
Di antaranya mantan Bupati Aceh Selatan Machsalmina Ali dan tokoh pemekaran Adnan NS, yang berpandangan bahwa Aceh Singkil dan Subulussalam memiliki kedekatan historis serta kultural dengan wilayah Barsela, bukan dengan kawasan tengah atau tenggara Aceh.
“Kalau selama ini kita berbicara tentang persamaan sejarah, budaya, dan kedekatan geografis sebagai fondasi pembentukan ABAS, lalu mengapa Aceh Singkil dan Subulussalam justru tidak dipertahankan? Apa argumentasi strategisnya bagi kepentingan Barsela?” kata Farid.
Ia juga menyinggung kritik yang berkembang dari sejumlah kalangan internal ABAS serta organisasi mahasiswa, termasuk HIMAPAS, terhadap sikap segelintir pengurus atau tokoh yang dinilai mendukung masuknya Aceh Singkil dan Subulussalam ke dalam ALA.
Menurut Farid, persoalan mendasarnya bukan sekadar perbedaan peta pemekaran, tetapi juga menyangkut sejauh mana aspirasi masyarakat lokal benar-benar didengar sebelum arah perjuangan wilayah ditentukan.
Istilah Provokator Dinilai Tidak Menjawab Aspirasi
Selain mempertanyakan arah perjuangan ABAS, Farid turut mengkritik cara T. Sukandi merespons aspirasi masyarakat dan mahasiswa Aceh Singkil.
Ia menilai, argumentasi yang dibangun Sukandi terkesan hanya bertumpu pada sudut pandang dirinya dan kelompoknya sendiri, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap suasana kebatinan masyarakat serta aspirasi mahasiswa Singkil yang telah berulang kali disampaikan.
Farid juga mempersoalkan penggunaan istilah “provokator” terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik.
Menurutnya, pelabelan semacam itu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan berpotensi memperlihatkan sikap arogan, otoriter, dan tidak menghargai prinsip demokrasi apabila digunakan untuk mendiskreditkan penyampaian aspirasi.
“Orang menyampaikan kritik dan mempertanyakan masa depan daerahnya kok justru disebut provokator? Dalam demokrasi, masyarakat dan mahasiswa punya hak menyampaikan pendapat. Jangan alergi terhadap kritik. Jawab substansinya dengan argumentasi, bukan dengan memberikan label kepada orang yang berbeda pandangan,” tegas Farid.
Mengapa Singkil dan Subulussalam Tidak Dipertahankan?
Farid menegaskan, hal paling mendasar yang seharusnya dijawab T. Sukandi bersama jajaran pengurus ABAS adalah alasan rasional dan strategis mengapa Aceh Singkil dan Subulussalam tidak lagi dipertahankan dalam peta perjuangan Barsela.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang berpijak pada kepentingan jangka panjang kawasan Barat Selatan Aceh, bukan sekadar pembenaran terhadap pandangan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia justru mempertanyakan sikap T. Sukandi dan Sekretaris ABAS yang dinilainya begitu menggebu-gebu membela gagasan agar Aceh Singkil dan Subulussalam masuk ke dalam ALA.
“Seharusnya yang dijelaskan adalah mengapa Singkil dan Subulussalam harus dikeluarkan dari peta Barsela. Apa alasan rasionalnya? Apa keuntungan strategisnya bagi ABAS? Jangan sampai pengurus yang seharusnya memperjuangkan ABAS justru tampil seperti juru bicara yang paling bersemangat membela kepentingan ALA,” ujarnya.
Farid menilai, sikap tersebut wajar dipertanyakan oleh masyarakat Barsela, terutama ketika aspirasi dari Aceh Singkil dan Subulussalam justru mengarah pada keinginan untuk bergabung dengan calon Provinsi ABAS.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan pemekaran bukan milik segelintir pengurus atau tokoh, melainkan perjuangan kolektif yang semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat di wilayah yang diperjuangkan.
“Jangan sampai perjuangan membentuk provinsi baru justru mengabaikan aspirasi masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Barsela. Kalau memang ada alasan untuk mengambil sikap berbeda, sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak mengetahui ke mana sebenarnya arah perjuangan ABAS,” tutup Farid Wajidi.
Polemik ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan dialog antartokoh dalam menentukan konfigurasi wilayah pemekaran. Aspirasi masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam serta penjelasan resmi KP3-ABAS menjadi bagian penting yang perlu didengar agar perdebatan mengenai masa depan ABAS dan ALA tidak berkembang menjadi pertentangan antarmasyarakat.||
