BANDA ACEH – Plt gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diminta segera mengevaluasi jabatan kepala Dinas Dayah Aceh.
Permintaan ini terkait sengkarut informasi yang terjadi di Aceh belakangan ini sehingga menimbulkan kesan tidak baik di mata publik.
Hal ini disampaikan Dr. Nasrul Zaman, pengamat kebijakan public Aceh, kepada wartawan, Jumat 8 Mei 2020.
“Kepala Dinas Dayah Aceh harus bisa menjelaskan beberapa sengkarut informasi akhir akhir ini terutama tentang mekanisme pemotongan 240 miliar alokasi dana dayah Aceh dan realokasinya,” ujar Dr. Nasrul.
“Selanjutnya juga tentang pola pembagian dana tersebut kepada dayah sehingga ada yang mendapat 2 miliar, namun ada yang hanya 50 juta termasuk juga soal keadilan dan prioritas alokasi yang ada.”
Hal lain, kata Nasrul, berkenaan dengan keadilan antar Kabupaten dan prioritas Kabupaten di perbatasan.
“Karena Kabupaten Aceh singkil sebagai benteng akidah syariat islam justru mendapat sangat kecil yaitu hanya 200 juta. Kemudian pertanyaan terakhirnya adalah apakah hanya ada sejumlah 494 dayah, Balai pengajian dan tempat pengajian anak di Aceh? Kita tidak mau ada pihak pihak yg bermain dalam pengelolaan dayah sehingga uang rakyat tersebut dikelola serampangan, tidak adil dan tidak transparan,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, Nasrul meminta Plt Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi jabatan Kadis Dayah Aceh.
“Kita minta Pak Plt gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi kepala Dinas Dayah ini demi terbangun prinsip prinsip good governance dalam pembangunan dayah di Aceh.”
