BANDA ACEH – Terbongkarnya kasus sapi milik Pemerintah Aceh yang kurus kering di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar menunjukkan kepada publik bahwa binatang ternak milik Pemerintah Aceh tersebut tidak terurus dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) meminta Pemerintah Aceh untuk menghibahkan sapi tersebut untuk masyarakat.
“Pemberian sapi untuk masyarakat, paling tidak dapat meringankan beban anggaran dan beban moral pemerintah sekaligus dapat membantu rakyat Aceh, khususnya yang terdampak Covid-19,” Kepala Departemen Ekonomi dan Pembangunan KMPAN, Fakhrurrazi, Jumat (5/6).
KMPAN menilai alokasi anggaran yang berjumlah 158 Miliar untuk 400 ekor sapi sangatlah besar dan tidak rasional.
“Terlihat aneh dan tidak masuk akal jika sapi masih kerempeng dengan anggaran sebesar itu,” ujarnya.
Untuk itu, kata Fakhrurrazi, jika dibagi rata, setiap sapi mendapatkan jatah sebesar 395 juta/ekor. Lantas untuk apa kita menghabiskan anggaran yang begitu fantastis hanya untuk seekor sapi. Padahal jika kita beli langsung, dengan anggaran lebih kurang 20 juta sudah bisa mendapatkan kualitas yang memuaskan. Anggaran 395 juta untuk seekor sapi justru memberikan kesan “leubeh meuhai taloe ngon leumo“.
“Jikapun sapi di Saree tersebut diperuntukkan sebagai ternak indukan, pertanyaannya sudah berapa sapi yang berhasil diperindukkan? Bukankah yang selama ini terjadi di lapangan justru lebih banyak sapi yang mati kelaparan? Membiarkan binatang ternak tersiksa mati kelaparan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, KMPAN menilai ternak sapi di Saree itu belum jelas tujuan dan signifikansinya. Maka, demi keselamatan jiwa sapi yang kekurangan gizi karena tidak terurus dan bahkan terancam mati kelaparan, alangkah baiknya Pemerintah Aceh menghibahkan saja sapi-sapi tersebut kepada rakyat miskin yang lebih membutuhkan dan lebih bertanggungjawab.
