MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghibahkan dua aset tanah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag pada Apel Bersama Korp Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat.
Apel bersama tersebut dilaksanakan di halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Aceh Barat, Rabu 17 Juni 2020.
Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS mengatakan, hibah tanah tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Nomor 389 tahun 2020, tentang penghapusan dan pemindahan tanganan dalam bentuk hibah dua bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
“Hibah ini untuk pembangunan MIN 8 Aceh Barat dan MTsN Aceh Barat,” tambah Ramli.
Dua aset tanah yang terletak di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan luas 28.724 M2 dan 12.957 M2 tersebut kini berhasil dihibahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
Perjuangan Telah Dimulai Sejak Tahun 2011
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag mengatakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan permohonan hibah dua aset tanah tersebut sejak tahun 2011 lalu.
“Alhamdulillah hari ini perjuangan tersebut telah mendapatkan hasil melalui Bapak Bupati Ramli MS,” sebut Khairul Azhar usai Apel Bersama Korp Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
Khairul Azhar menjelaskan, putusan penghibahan tanah tersebut dilakukan pada Rapat Badan Musyawarah terkait permohonan Bupati Aceh Barat tentang Hibah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di ruang rapat gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Kamis 5 Maret 2020 lalu.
Khairul Azhar menceritakan, di akhir tahun 2011, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai mengajukan permohonan hibah tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah, namun tidak menuai hasil.
Selanjutnya di awal tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat kembali mengajukan usulan untuk dua aset tanah tersebut.
“Dengan berbagai evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, hari ini tanah tersebut telah kita terima dengan status hibah,” ucapnya.
Sebelum dihibahkan, lokasi bangunan MIN 8 Aceh Barat tersebut masih berstatus tanah hak pakai sejak 29 Januari 2004 silam, melalui surat ketetapan Bupati Aceh Barat Nomor 640/09/SIMB/VI/2004.
“Saat itu masih bernama MIN Drien Rampak, sebelum adanya perubahan nomenklatur,” sebut Khairul.
